Logo Network
Network

Massa FPI Grudug Kantor Bupati Indramayu, Ini Penyebabnya

Andrian Supendi
.
Jum'at, 02 September 2022 | 16:05 WIB
Massa FPI Grudug Kantor Bupati Indramayu, Ini Penyebabnya
Massa FPI Lakukan Aksi Demonstrasi di Kantor Bupati Indramayu ( Foto : MNC Portal)

INDRAMAYU, iNews.id - Forum Peduli Indramayu (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Indramayu, Jumat (2/9/2022) menyuarakan tujuh poin tuntutan, salah satunya meminta bupati dan wakil bupati harmonis.

Selain itu, massa juga meminta agar melibatkan wakil bupati dalam segala kegiatan Pemerintahan Daerah Indramayu.

Koordinator Aksi, Masdi mengatakan, awalnya wakil bupati selama beberapa bulan memang mendapatkan kewenangan untuk menjalankan tugas-tugasnya. 

Namun belakangan, lanjut dia, masyarakat menilai wakil Bupati seolah-olah tidak diperkenankan untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil Bupati.

"Tugas beliau (wakil Bupati), secara undang-undang terabaikan," ujar Masdi, kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

Masdi mencontohkan, salah satunya saat bupati berhalangan hadir pada rapat paripurna di DPRD Indramayu, yang justru diwakili oleh pejabat lain, bukan oleh wakil bupati.

"Seyogyanya, ketika memang bupati berhalangan hadir atau tugas apapun itu bisa diwakilkan oleh wakil bupati," kata dia.

Akhirnya, lanjut Masdi, muncul spekulasi masyarakat bahwa bupati dan wakil bupati saat ini tidak harmonis. 

"Kok seperti ini, tidak ada keharmonisan antara bupati dan wakilnya, sehingga menimbulkan spekulasi-spekulasi kekecewaan yang sangat luar biasa," tutur dia.

Sebagai masyarakat Indramayu pihaknya berharap, agar hubungan bupati dan wakil bupati dapat dipulihkan dan bisa harmonis untuk pembangunan daerah Indramayu yang lebih baik. 

Massa Unjuk Rasa di Depan Pendopo Indramayu, Minta Bupati dan Wakil Harmonis

Selain soal keharmonisan Bupati dan Wakil Bupati, pengunjuk rasa juga menuntut pemerintah daerah menertibkan bangunan liar yang berdiri di bantaran Sungai Cimanuk, tutup kegiatan proyek yang belum mempunyai AMDAL, tutup usaha ritel dan usaha lainnya yang tidak sesuai perda, prioritaskan pembangunan sesuai dengan kebutuhan sangat mendesak di tengah masyarakat, jangan sampai ada aliran Samboisme, dan tertibkan peredaran solar ilegal di Indramayu.

Sementara, Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu, Teguh Budiarso, saat mewakili bupati menemui pengunjuk rasa mengatakan, sebagai bawahan pihaknya akan menyampaikan semua tuntutan yang disuarakan para pengunjuk rasa kepada bupati.

"Karena kami bawahan, kami akan segera menyampaikan ke pimpinan (bupati)," ucap dia.

Editor : Miftahudin

Follow Berita iNews Cirebon di Google News

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.