Praktisi Hukum Cirebon Soroti Kasus Penyadapan Presiden, Minta Polisi Ungkap Motif dan Dalangnya

Ia menilai, apabila dugaan tersebut terbukti dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, persoalannya dapat berkembang menjadi ancaman serius terhadap tata kelola negara dan kewibawaan lembaga kepresidenan.

"Ini patut didalami, apakah ada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bahkan kemungkinan adanya kepentingan politik. Jika terbukti dilakukan secara terorganisasi untuk mengganggu atau melawan kekuasaan pemerintahan yang sah, tentu harus dikaji pula apakah terdapat unsur tindak pidana lain," ujarnya.

Waswin juga menyoroti kemungkinan adanya pihak lain di lingkungan pemerintahan yang turut menjadi sasaran penyadapan. Ia mempertanyakan apakah pemantauan tersebut hanya menyasar Presiden Prabowo atau juga menjangkau Wakil Presiden dan pejabat tinggi negara lainnya.

"Kenapa penyadapan itu dilakukan dan untuk kepentingan siapa? Siapa pengguna atau user dari hasil penyadapan tersebut? Siapa yang memerintahkan? Apakah Wakil Presiden juga ikut menjadi sasaran? Semua itu harus diungkap secara terang agar publik mengetahui persoalan yang sebenarnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Waswin meminta jajaran Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi untuk tetap bekerja secara profesional, tenang, dan tegas dalam mengusut perkara tersebut. Menurut dia, penyidikan tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tersangka, tetapi harus mampu mengungkap keseluruhan mata rantai dugaan praktik penyadapan.

"Polri harus terus menelusuri apa sebenarnya yang berada di balik operasi penyadapan ini. Jangan hanya berhenti pada siapa yang melakukan, tetapi juga harus diungkap siapa yang memerintahkan, siapa yang menggunakan hasil sadapan, serta apa tujuan sebenarnya," katanya.

Ia menambahkan, pengungkapan kasus tersebut penting untuk memastikan bahwa kewenangan aparat penegak hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar hukum.

Waswin menilai, proses hukum yang transparan dan profesional diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

"Publik tentu ingin mengetahui persoalan ini secara utuh. Karena itu, proses hukum harus berjalan terbuka, objektif, dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya.

Editor: Rebecca