PETISI AHLI Minta Presiden Prabowo Pastikan Pengusutan Dugaan Korupsi Batu Bara Bebas Intervensi

CIREBON, iNewsCirebon.id – Perkumpulan Praktisi Hukum & Ahli Hukum Indonesia (PETISI AHLI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Presiden PETISI AHLI, Dr. (c) Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., menegaskan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara menyeluruh mengingat dugaan kerugian negara yang dinilai sangat besar serta dampaknya yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, dugaan penyimpangan dalam pengadaan batu bara tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada terganggunya pasokan listrik yang memicu pemadaman di sejumlah daerah.

"Masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Aktivitas ekonomi, pelayanan publik, pendidikan hingga kehidupan sehari-hari ikut terdampak. Karena itu, pengungkapan perkara ini merupakan kepentingan publik yang harus dituntaskan secara transparan," kata Pitra dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026) 

PETISI AHLI juga mengapresiasi langkah cepat Kortas Tipikor Polri yang telah meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dan melakukan penggeledahan untuk mengumpulkan alat bukti.

Pitra menegaskan seluruh pihak yang diduga terlibat harus diperiksa secara profesional berdasarkan alat bukti yang dimiliki penyidik tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan.

"Prinsip equality before the law harus benar-benar ditegakkan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Jika penyidik menemukan alat bukti yang cukup yang mengarah kepada siapa pun, termasuk pejabat tinggi penegak hukum, maka proses pemeriksaan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, PETISI AHLI juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap perkembangan perkara tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Menurut Pitra, Presiden perlu memastikan seluruh aparat penegak hukum dapat bekerja secara independen, profesional, dan bebas dari segala bentuk intervensi.

"Penegakan hukum yang adil akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara," ujarnya.

Menanggapi adanya pemberitaan mengenai keberadaan personel TNI di sekitar lokasi penggeledahan, PETISI AHLI berharap seluruh institusi negara menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

"Kami percaya TNI merupakan institusi negara yang menjunjung tinggi konstitusi dan supremasi hukum. Karena itu kami berharap tidak ada keadaan yang menimbulkan kesan bahwa proses penyidikan perkara dugaan korupsi dihalangi atau dipengaruhi oleh pihak mana pun," katanya.

PETISI AHLI menegaskan akan terus mengawal jalannya proses hukum agar berlangsung objektif, profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Organisasi tersebut juga mengingatkan pentingnya tetap menjunjung asas praduga tak bersalah bagi setiap pihak yang diperiksa.

Di akhir pernyataannya, PETISI AHLI mengajak seluruh elemen bangsa mendukung proses penegakan hukum yang independen demi mewujudkan pemerintahan yang bersih serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Editor : Rebecca