KABUPATEN CIREBON, iNews.id - Tingginya angka Kemiskinan di Kabupaten Cirebon hingga mencapai 73 persen, mendapat perhatian dari Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina.
Politikus Partai Golkar ini menilai jika pemerintah daerah Kabupaten Cirebon tidak memiliki arah yang jelas soal kesejahteraan sosial masyarakatnya.
"Dari seluruh program bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah sampai sejauh ini tidak menjawab atas persoalan kemiskinan. Terlebih lagi hampir dua tahun ini kondisi pandemi Covid-19 menimbulkan dampak bagi perekonomian masyarakat," ujar Siska, Kamis (7/10/2021)
Lebih lanjut, Siska mengatakan, selama pandemi ini pemerintah baik pusat, provinsi dan daerah menyalurkan bantuan bagi masyarakat, tapi itu tidak menjawab soal kemiskinan, buktinya jumlah kemiskinan malah meningkat.
"Parahnya lagi, dari data kemiskinan itu hampir seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon berada digaris kemiskinan. Namun yang menjadi pertanyaan, sesuai data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, jumlah PKH (Program Keluarga Harapan) graduasi meningkat yang menandakan pengentasan kemiskinan berhasil melalui program tersebut," katanya.
Belum lama ini, menurut Siska, Dinas Sosial pernah menyampaikan kalau jumlah PKH graduasi meningkat, berarti menandakan tingkat kemiskinan menurun, tapi seperti data yang keluar jumlah kemiskinan meningkat drastis selama kurun satu tahun. Kalau begitu bisa dong disebut dinas menunjukan adanya peningkatan PKH graduasi itu Asal Bapak Senang (ABS).
"Sudah seharusnya SKPD membuat program terobosan untuk mengentaskan kemiskinan. Sejauh ini dinas-dinas yang bersinggungan dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian terutama masih menjalankan program-program lama tanpa inovasi yang masih untuk mengentaskan kemiskinan," terbangnya.
Siska mendambakan, dinas harusnya jangan teriak-teriak soal keterbatasan anggaran, kalau esekutifnya punya inovasi dan program yang terarah pasti Banggar juga menganggarkan.
Editor : Miftahudin