Teken PP, Jokowi Larang Direksi BUMN Jadi Pengurus Parpol hingga Nyaleg
Minggu, 12 Juni 2022 | 23:41 WIB
-
Arie Dwi Satrio
Pengangkatan direksi BUMN juga dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan menteri terkait lainnya. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 14 ayat 2.
"Pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis," demikian bunyi pasal itu.
Baca Juga
Kagama Cirebon Raya Temui Presiden Jokowi, Usulkan Mediasi Terkait Polemik Ijazah
PP tersebut diketahui telah diteken Jokowi pada 8 Juni 2022 lalu. Selanjutnya, PP akan lebih dirincikan dan dijelaskan spesifik dalam aturan turunan yakni Peraturan Menteri.
Editor: Miftahudin
Kota Cirebon
3 bulan lalu
Risiko Pajak Diidentifikasi Lebih Dini, DJP Luncurkan Skema Kolaboratif
Ciayumajakuning
6 bulan lalu
Polemik Ijazah Jokowi, KAGAMA Cirebon Tekan Rismon Minta Maaf ke UGM
News
1 tahun lalu
Kagama Cirebon Raya Tegaskan Keaslian Ijazah Jokowi: Isu Sudah Selesai
Ciayumajakuning
2 tahun lalu
Eks Mantri Bank BUMN di Cirebon Jadi Tersangka Korupsi KUR dan Kupedes
News
4 tahun lalu
Tanggapan Jokowi Soal Soal Isu Reshuffle Kabinet, Begini Responsnya
News
4 tahun lalu
Tanggapan Jokowi soal Isu Reshuffle Kabinet, Begini Responsnya
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News
22 menit lalu
Hadiri Lemkra Training Center 2026, Ini Pesan Penting Wali Kota Cirebon untuk Pencari Kerja
News
24 jam lalu
KAI Daop 3 Cirebon Ganti 16,7 Kilometer Rel, Perkuat Keselamatan Perjalanan
News
24 jam lalu
OJK Gandeng Banyak Pihak, Garam Cirebon Dibidik Tembus Pasar Industri
News
24 jam lalu
Pemkot Cirebon Bidik Kebocoran PAD, Parkir hingga Pajak Jadi Sorotan
News
2 hari lalu
Serahkan HP dan Password ke Pihak yang Mengaku BIN, Heru Subagia Hapus Puluhan Konten Medsos
News
2 hari lalu