Teken PP, Jokowi Larang Direksi BUMN Jadi Pengurus Parpol hingga Nyaleg

Pengangkatan direksi BUMN juga dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan menteri terkait lainnya. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 14 ayat 2.

"Pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis," demikian bunyi pasal itu.

Baca Juga

BREAKING NEWS : Presiden Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja di Kota Cirebon, Ini Agendanya

PP tersebut diketahui telah diteken Jokowi pada 8 Juni 2022 lalu. Selanjutnya, PP akan lebih dirincikan dan dijelaskan spesifik dalam aturan turunan yakni Peraturan Menteri.

Editor : Miftahudin