Bupati Indramayu Tengahi Konflik Lahan PG Rajawali Jatitujuh dengan Petani Penggarap

Baca Juga

Polisi Tetapkan 7 Tersangka, Dalam Insiden Bentrokan Petani Tebu, 2 Orang Masih DPO

Bupati Nina Agustina menjelaskan, dalam memutuskan segala sesuatunya, pihaknya telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga pemerintah akan selalu hadir untuk masyarakat dalam mengatasi dan membenahi segala persoalan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

“Saya ini posisinya di tengah. Saya ada untuk masyarakat. Itu pasti. Kedua saya di pemerintahan berdiri bersama camat dan kuwu di wilayah desa-desa penyangga. Dan terakhir, ini adalah aset negara yang harus dijaga dan dilindungi oleh petani dan kita bersama,” tegasnya.

Bupati Nina mengatakan, terkait sengketa tanah, peran camat dan kepala desa harus memberikan pencerahan kepada petani bahwa keputusan ini tetap dan tidak bisa diganggu gugat. Dengan begitu diharapkan tidak terjadi konflik berkepanjangan yang dapat merugikan banyak masyarakat. 

“Saya minta camat, kita bersama-sama bagaimana bisa menjaga kondusifitas dan keamanan untuk di wilayahnya dan sampaikan tentang kebenaran. Artinya ini sudah Inkracht, tidak ada sengketa lagi terkait tanah tersebut,” tambahnya.

Bupati Nina Agustina memastikan pemerintah daerah menjembatani segala urusan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan bagi pihak yang ingin berinvestasi, termasuk untuk objek vital negara. 

“Sekali lagi saya minta untuk dibantu para kuwu sebagai wilayah penyangga dan masyarakatnya dijaga diinformasikan kembali tentang legal standing jadi sering-sering dikumpulin, bahwa memang terkait HGU tidak disengketa,” pintanya.

Editor : Miftahudin