DPMD Ingatkan Perangkat Desa Harus Netral, Jika Melanggar Bisa Diberhentikan

KABUPATEN CIREBON, iNews.id - Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintah Desa, Aditya Arif Maulana, mengingat kepada perangkat desa di 135 desa yang akan melaksanakan Pilwu serentak di Kabupaten Cirebon untuk tetap bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu calon. Ini dilakukan dalam rangka menjaga  kondusifitas desa dalam pelaksanaan Pilwu serentak.

"Saya rasa dalam aturan sudah cukup jelas, dalam Perbup 74 tahun 2021 tentang Pilwu ada di pasal 39 yang menyatakan sosialisasi boleh dilakukan oleh PPS dan Calon, dan di dalam ayat 5 di perjelas kalau sosialisasi tidak boleh melibatkan perangkat desa," ujar Aditya, Jumat (29/10/2021).

Baca Juga

Nawati Suganda, Calon Kuwu Desa Kapetakan Fokus Sejahterakan Petani, Nelayan dan Pedagang

Dikatakan Aditya dalam pasal 42 ayat 2 Perbup no 74 tahun 2021 juga disebutkan kalau dalam pelaksanaan kampanye dilarang untuk mengikuti sertakan Kuwu atau pejabat Kuwu, perangkat desa, anggota BPD dan juga lembaga kemasyarakatan desa.

"Bahkan dalam Perbup no 22 tahun 2018 juga ada pasal yang mengikat perangkat desa untuk tidak berpolitik praktis," terangnya.

Jika ada perangkat desa yang terbukti melanggar aturan yang ada, di katakan Adit, ada sanksi yang akan tanggung oleh perangkat desa tersebut. Sanksi yang akan diterima dari mulai teguran hingga yang paling berat adalah pemberhentian.

Baca Juga

Pilwu Serentak Telah Usai, Ini Pesan Ketua FKKC Pada Calon Terpilih

"Untuk sanksi sendiri sudah diatur dalam Perbup nomer 22 tahun 2018, dari mulai teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian," tambahnya.

Editor : Miftahudin