Bagi calhaj yang lunas tunda tahun 2020, tapi baru akan berangkat tahun ini karena dua tahun lalu terhalang pandemi Covid-19, tidak akan dibebani biaya tambahan.
"Meskipun ada selisih kekurangan Bipih, karena Bipih tahun 2020 sebesar Rp35,2 juta dan Bipih tahun 2022 sebesar Rp39,8 juta. Kekurangan sekitar Rp4 juta akan ditanggulangi pada alokasi virtual account. Jadi tidak ada biaya tambahan bagi calhaj," jelas Selly.
Selain itu, Selly menyampaikan, pembahasan mengenai BPIH tahun 2022 menggunakan skema asumsi 50 persen dari kuota haji Indonesia tahun 2019, yaitu 110.500 jemaah. Terdiri dari 101.660 haji reguler dan 8.840 haji khusus.
Meski begitu, Selly berharap, asumsi itu menjadi target yang akan terealisasi. Pasalnya, sampai sejauh ini Pemerintah Arab Saudi belum memastikan kuota haji untuk Indonesia.
Oleh karenanya, Politisi PDI Perjuangan dari Dapil VIII Jawa Barat (Cirebon-Indramayu) meminta, Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi agar secepatnya mendapatkan kepastian terkait kuota haji.
"Kita berharap secepatnya ada kepastian terkait kuota haji untuk Indonesia. Sehingga persiapan pemberangkatannya dengan waktu yang cukup," kata mantan wakil bupati Cirebon itu.
Di sisi lain, Selly bersama Komisi VIII DPR RI dan pemerintah juga telah melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi, belum lama ini. Kunjungan tersebut guna memastikan persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
Salah satunya hotel untuk jemaah haji Indonesia. Komisi VIII DPR RI harus memastikan pelayanannya maksimal. Sebab, dampak pandemi Covid-19 banyak hotel tidak beroperasi. Pegawainya pun banyak yang diberhentikan.
"Jangan sampai tahun ini hotelnya dipakai, ternyata fasilitasnya lama tidak beroperasi, jadi tidak maksimal. Begitupun pegawainya, kita harus pastikan tetap yang profesional," kata Selly.
Editor : Miftahudin
