CIREBON, iNewsCirebon.id – Drama panjang penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat membuat suasana kota memanas akhirnya menemukan titik terang. Setelah berbulan-bulan bersuara keras hingga sempat turun ke jalan, warga yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon bertatap muka langsung dengan Wali Kota Effendi Edo di Rumah Dinasnya, Jumat (22/8/2025).
Pertemuan itu menjadi penanda meredanya ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Warga pun sepakat untuk tidak lagi menggelar demonstrasi, sembari mengawal janji pemerintah melakukan evaluasi kebijakan PBB.
Juru Bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati, menyebut undangan khusus dari Wali Kota sebagai bentuk itikad baik pemerintah dalam merespons keresahan warga. Ia juga mengapresiasi keterlibatan unsur Forkopimda yang ikut menjaga kondusivitas di Cirebon.
“Pak Edo sangat peduli pada warganya. Beliau tidak ingin ada warga yang terpuruk hanya karena PBB. Diskon 50 persen bahkan berlaku sampai akhir 2025, termasuk untuk warga yang sempat mendapat tagihan melonjak hingga seribu persen,” ujar Hetta.
Dari hasil pertemuan, disepakati tiga poin penting:
1. Kenaikan PBB 2023 akan dikaji ulang, dengan proyeksi hanya 10–20 persen.
2. Diskon 50 persen berlaku sampai akhir 2025, termasuk bagi warga yang masih menunggak sejak 2024.
3. Pengajuan keberatan PBB tak lagi wajib melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Sementara itu, Wali Kota Effendi Edo mengakui PBB selama ini memang terasa memberatkan. Ia berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh bersama DPRD agar kebijakan pajak di tahun-tahun mendatang lebih berpihak pada masyarakat.
“Soal Perda jelas akan diubah. Saya ingin PBB ke depan bukan beban, tapi justru membantu warga. Masukan masyarakat sangat penting untuk kami,” tegas Edo.
Sejak Januari 2024, Paguyuban Pelangi Cirebon konsisten menolak kenaikan PBB hingga seribu persen. Mereka sempat melakukan aksi jalanan, audiensi dengan DPRD, hingga menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Kini, dengan adanya kesepakatan baru, warga memilih menunda aksi protes dan menunggu realisasi janji pemerintah.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
