Soroti Isu Hoaks hingga Elektabilitas PAN, Pengamat: Pelaporan Hukum Bisa Jadi Bumerang
Lebih lanjut, Heru mengkritik langkah pelaporan terhadap penyebar hoaks yang dinilai berpotensi menimbulkan spekulasi baru. Ia menilai pendekatan hukum dalam konteks ini bisa menimbulkan kesan bahwa PAN anti kritik dan menjauh dari semangat reformasi.
“Langkah hukum memang sah, tetapi dalam konteks politik, ini bisa ditafsirkan publik sebagai upaya membungkam kritik. Jika tidak hati-hati, justru merusak citra partai sebagai kekuatan reformis,” tegasnya.
Selain itu, ia menyinggung lemahnya strategi komunikasi politik internal partai. Heru menilai, kondisi ini mencerminkan kurang optimalnya fungsi mitigasi isu, termasuk dalam mendeteksi, mengelola, hingga merespons serangan informasi di ruang publik.
Ia bahkan menyebut, situasi tersebut menunjukkan sikap reaktif yang berlebihan, alih-alih strategi komunikasi yang terukur dan progresif. “Ini terlihat seperti kepanikan komunikasi. Harusnya ada strategi ofensif dan defensif yang seimbang, bukan sekadar respons spontan,” katanya.
Di sisi lain, Heru mengaitkan fenomena ini dengan capaian elektabilitas PAN yang disebutnya berada di angka rendah berdasarkan survei terbaru. Ia menilai, persepsi publik yang terbentuk dari derasnya isu negatif turut memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap partai.
“Elektabilitas yang rendah bukan muncul tiba-tiba. Itu akumulasi dari persepsi publik terhadap kinerja, komunikasi, dan bagaimana partai merespons kritik,” jelasnya.
Heru pun menekankan bahwa di era digital saat ini, pertarungan politik tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di ruang informasi. Ia menyebut, kemampuan mengelola opini publik menjadi kunci utama dalam menjaga citra dan kepercayaan masyarakat.
“Ini bukan sekadar soal benar atau salah, tapi soal bagaimana narasi dibangun, dikelola, dan dipertahankan. Di situlah sebenarnya pertarungan politik modern berlangsung,” pungkasnya.
Editor : Rebecca