Banggar DPR RI Kritik Bansos Presiden Lebih Kental Aspek Politik Ketimbang Teknokrasinya

CIREBON,iNewsCirebon.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mulai risau terhadap fenomena kebijakan bansos yang lebih kental aspek politiknya ketimbang aspek teknokrasinya. Akhirnya program bansos menjadi tidak tepat sasaran. 

“Yang saya khawatirkan, target menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tidak tercapai karena penyaluran bansos lebih kental muara politiknya, dan itu dipelopori langsung oleh Bapak Presiden,” ujar Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah dalam keterangan rilisnya yang diterima redaksi, Selasa (30/1/2024). 

Menurutnya, Menteri Sosial yang seharusnya menjadi ujung tombak penyaluran bansos karena datanya 18,8 juta penerima bansos ada di Kemensos tidak dilibatkan, malah diambil alih badan badan lain yang tidak memiliki tupoksi atas hal itu. Selama bertahun-tahun, hampir 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS) itu dikelola langsung oleh Kemensos, bukan kementerian lain, apalagi Kemenko PMK yang perannya lebih dari sisi kebijakan. 

“Kalau kemudian lembaga lembaga selain Kemensos itu menyebarkan bansos, apa dasar datanya? Sehingga publik patut curiga hal ini jadi alat politik, bukan alat menanggulangi kebijakan kemiskinan,” cetus dia.

Said mulai risau menyikapi diskursus publik selama hampir enam bulan ini yang menyoal bansos. Isu itu kini menyeruak dan hangat diperbincangkan kembali oleh masyarakat. Kalau melihat sentimen yang ada, intensitas Bapak Presiden menyebarkan bansos menjelang pemilu, dan salah satu kontestannya anak beliau, sesungguhnya sudah menjadi kontroversi. Bahkan sebagian besar mengingatkan agar Bapak Presiden tidak terlibat konflik kepentingan lebih dalam dalam Pilpres 2024 dengan memanfaatkan bansos.

“Saya juga sudah berulang kali menegaskan bahwa bansos adalah cara kita menanggulangi kemiskinan ekstrem, sebab kelompok miskin ekstrem, adalah warga kita yang tidak memiliki sumber daya apa pun, dan secara fisik sudah tidak produktif seperti rumah tangga lanjut usia tanpa keluarga. Oleh sebab itu, peran bansos secara kebijakan diperlukan untuk rakyat. Bansos akan efektif menolong rumah tangga miskin, secara tepat waktu dan sasaran.

Said menandaskan, kita harus konsisten agar bansos yang dibayarkan dari pajak rakyat itu berdampak maksimal untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem, dan tidak dicurigai sebagai kendaraan politik jelang pilpres. Sebaiknya, penyaluran bansos pada tiga bulan pertama pada rentang Januari-Maret 2024 disalurkan minggu ketiga Februari atau awal Maret 2024.

“Jika disalurkan sebelum pemilu, jelas sekali motif politik, menggunakan program APBN untuk pemenangan pilpres. Sungguh memprihatinkan bila Bapak Presiden makin memberikan contoh tidak baik, tindakan konflik kepentingan yang dipertontonkan secara vulgar dengan memanfaatkan kepentingan wong cilik,” sindir Said. 

Editor : Miftahudin