Diduga Kuasi Aset Daerah dari 2004, 3 Tersangka Dieksekusi Kejari Kota Cirebon

KOTA CIREBON, iNewsCirebon.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon menetapkan tiga orang tersangka kasus penyalahgunaan dan pemanfaatan lahan di Blok Siwod, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon,Senin (5/12/2023) malam. 

Sejak tahun 2004, Mereka telah menguasai aset tanah milik PD Pembangunan yang terletak di komplek elit Sapphire Boulevard di Jalan Pemuda, Kota Cirebon. 

Baca Juga

Buron 16 Tahun Berikut Kasus yang Menjerat HS Hingga Berakhir di Tangan Kejari Kota Cirebon

Kerugian Pemerintah Daerah Kota Cirebon atas penguasaan aset tersebut hingga mencapai Rp 23,6 miliar.

Ketiga tersangka langsung ditahan Kejari dan dititipkan ke Rumah Tahanan (Rutan) kelas 1 Cirebon. 

Mereka merupakan masih satu keluarga tersebut yakni berinisial FI, JC, dan OI.

Baca Juga

Dramatis Detik Penangkapan Buronan 16 Tahun Terpidana Korupsi Landasan Pacu Bandara Cakrabuana

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Cirebon, Umaryadi mengungkapkan, awalnya tim Satgas Mafia Tanah Kejari Kota Cirebon menerima laporan adanya penyalahgunaan dan pemanfaatan lahan aset milik BUMD.

“Setelah dilakukan penyelidikan, diperoleh fakta bahwa lahan tersebut aset milik PD Pembangunan Kota Cirebon di Blok Siwod, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon seluas 6.137 m² yang disewa oleh H Jumhana Cholil,” ungkapnya.

Kemudian pada tahun 2008 dan 2009, menurut Kajari, tersangka FI dan OI mengajukan hak milik tanah tersebut ke Badan Pertanahan Negara Kota Cirebon.

Baca Juga

Buron 16 Tahun Terpidana Korupsi Landasan Pacu Bandara Cakrabuana Berhasil Ditangkap

“Selanjutnya, terpidana Sofiani (mantan Direktur PD Pembangunan/sudah ditahan sebelumnya) mengeluarkan surat yang memberikan persetujuan persertifikatan tanah aset milik PD Pembangunan sebanyak 5 sertifikat hak milik,” ujarnya.

Umaryadi mengatakan, penerbitan lima sertifikat tersebut diketahui bahwa terpidana Sofiani telah melakukan penyalahgunaan wewenang selaku direktur PD Pembangunan yang telah menerima uang.

“Pada tahun 2012 melalui sidang perdata diperoleh keputusan kelima sertifikat yang diterbitkan di atas aset tanah milik PD Pembangunan di Blok Siwodi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan diakui sebagai aset milik PD Pembangunan,” katanya.

Editor : Miftahudin