JAKARTA, iNews.id - Kasus positif Covid-19 naik dalam empat minggu terakhir. Satgas Penanganan Covid-19 meminta kepada pemerintah daerah mengoptimalkan PPKM Kabupaten/Kota maupun PPKM Mikro.
“Sesuai arahan Presiden pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota khususnya di Pulau Jawa, harus terbiasa mengamati situasi terkini dengan membaca data sehingga dapat segera dilakukan langkah antisipatif. Jadikan data sebagai basis pengambilan kebijakan penanganan Covid-19 sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan mampu mengendalikan lonjakan kasus,” kata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, Selasa (22/6/2021).
Wiku menyebut kenaikan kasus Covid-19 juga diikuti dengan meningkatnya Bed Occupancy Rate (BOR) atau angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi RS rujukan covid. Bahkan, BOR 5 dari 6 Provinsi ini mencapai lebih dari 80 persen per tanggal 21 Juni 2021. Hanya Provinsi Jawa Timur yang BOR nya di bawah 80 persen, yaitu 66,67 persen.
Dia menjelaskan kenaikan kasus positif ini sudah sepatutnya menjadi alasan kuat untuk bersama mengevaluasi kebijakan pengendalian. Untuk dapat memastikan efektivitas khususnya penerapan kebijakan PPKM Mikro, semua unsur fungsinya dengan baik sehingga tercipta penanganan yang komprehensif.
“Saat ini, persentase pembentukan Posko di berbagai provinsi di Indonesia masih cenderung rendah dan penting untuk diingat, efektivitas pemberlakuan PPKM Mikro sangat tergantung pada pembentukan Posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM Mikro di tingkat Desa/Kelurahan," kata Wiku.
Masih banyaknya Desa/Kelurahan yang belum memiliki posko tentunya berpotensi menyebabkan hambatan koordinasi penanganan covid-19 yang baik hingga tingkat RT, sehingga berdampak terhadap tidak tercapainya tujuan dari PPKM mikro itu sendiri. Oleh karena itu, Satgas meminta kepada Gubernur khususnya dari ke-6 Provinsi ini untuk segera menginstruksikan Bupati dan Wali Kota di wilayahnya untuk meningkatkan kinerja PPKM Mikro.
“Apabila posko sudah terbentuk, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh tugas dan fungsi dari posko tersebut dijalankan dengan baik oleh setiap unsur-unsur yang terkait. Perlu diingat bahwa Covid-19 berpacu dengan waktu dan jaminannya adalah nyawa sehingga apabila seluruh Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah antisipatif sedini mungkin, hal tersebut dapat menjadi penyelamat banyak nyawa,” tutur Wiku.
Editor : Miftahudin