Menurut Heru, pemerintah, kepolisian, dan unsur terkait perlu memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk kehadiran pihak-pihak yang berpotensi memanfaatkan situasi.
Ia pun menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan Polri dan TNI, mengantisipasi dampak terhadap pelayanan publik dan lalu lintas, serta mendorong pimpinan PN Jakarta Timur dan majelis hakim mempertimbangkan aspek keamanan dalam menentukan kelanjutan persidangan.
"Jika berdasarkan evaluasi aparat dan pihak pengadilan situasi dinilai tidak kondusif, penundaan atau penyesuaian pelaksanaan sidang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum dan kewenangan yang berlaku," katanya.
Heru menegaskan, usulan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengintervensi proses peradilan, melainkan sebagai bentuk perhatian terhadap keamanan masyarakat dan kelancaran penegakan hukum.
"Prinsipnya, supremasi hukum harus tetap dijaga. Namun, keselamatan masyarakat juga merupakan hal utama yang harus diperhitungkan dalam setiap pengambilan keputusan," pungkasnya.
Editor : Rebecca
Artikel Terkait
