CIREBON, iNewsCirebon.id– Kritik terhadap kebijakan pemerintah kembali mencuat. Penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Heru Subagia, meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan praktik penambahan jabatan dan struktur kekuasaan yang dinilainya tidak sejalan dengan kondisi keuangan negara.
Heru menilai, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan efisiensi anggaran ketika masyarakat terus didorong untuk berhemat. Menurutnya, penambahan posisi dan perubahan komposisi kabinet justru berpotensi memperbesar beban belanja negara.
“Ketika rakyat diminta berhemat, Istana justru memperbesar lingkaran kekuasaan dengan melantik puluhan pejabat baru. Ini paradoks anggaran yang berbalik arah dari janji efisiensi,” kata Heru, Senin (5/10/2026).
Ia menyoroti jumlah pembantu presiden yang disebut telah mencapai 161 orang. Kondisi tersebut, menurut Heru, perlu dikaji kembali karena berlangsung ketika pemerintah menghadapi tekanan fiskal dan defisit anggaran yang disebut mencapai Rp240 triliun.
Heru mengingatkan, semakin besar struktur pemerintahan tanpa diikuti efisiensi yang terukur dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat. Ia meminta pemerintah memastikan setiap posisi yang dibentuk benar-benar memiliki fungsi dan kontribusi yang jelas.
“Struktur gemuk ini berdiri di atas defisit yang menganga. Rakyat dipaksa menanggung beban, sementara elite terus menambah kursi kekuasaan,” ujarnya.
Selain persoalan kabinet, Heru juga mengkritisi langkah pemerintah merangkul sejumlah tokoh yang sebelumnya dikenal vokal mengkritik kekuasaan. Ia mengingatkan agar konsolidasi politik tidak berubah menjadi cara untuk melemahkan fungsi kontrol masyarakat terhadap pemerintah.
“Mengundang oposisi ke meja kekuasaan bukanlah tanda kedewasaan politik, melainkan cara membungkam kritik. Demokrasi tidak boleh dikorbankan demi konsolidasi sesaat,” tegasnya.
Heru juga menyoroti sejumlah program pemerintah dengan anggaran besar, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Ia meminta pengawasan terhadap program tersebut diperkuat agar tidak terjadi kebocoran anggaran maupun penyimpangan.
“Jika anggaran jumbo ini dibiarkan bocor, maka masa depan rakyat akan ikut bocor. Presiden harus menunjukkan kemauan politik yang nyata untuk membersihkan program dari praktik menyimpang,” katanya.
Menurut Heru, pemerintah perlu menunjukkan konsistensi antara janji efisiensi dengan kebijakan politik dan birokrasi yang dijalankan. Ia pun menyerukan masyarakat tetap menggunakan jalur demokratis untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Kami menyerukan seluruh elemen bangsa untuk turun ke jalan, menyuarakan protes damai, mengambil kembali mandat moral, dan menegakkan konsistensi konstitusi. Stop bagi-bagi jabatan sekarang juga!” tandas Heru.
Editor : Rebecca
Artikel Terkait
