CIREBON, iNewsCirebon.id– Penetapan sejumlah jendral Polri sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memunculkan babak baru dalam dinamika politik nasional.
Kasus yang diumumkan Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) itu turut menyeret Jendral bintang empat LSP dan dua perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Pol ASN dan Irjen Pol EHS Sementara Irjen Pol SU masih berstatus sebagai saksi.
Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Pengungkapan kasus tersebut dinilai tidak sekadar menjadi persoalan hukum internal kepolisian. Lebih jauh, perkara ini berpotensi memengaruhi konfigurasi kekuasaan di lingkaran pemerintahan Prabowo Subianto.
Pengamat politik sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Heru Subagia, menilai terbongkarnya dugaan penyadapan tersebut dapat menjadi titik balik hubungan politik antara Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.
Menurut Heru, selama ini hubungan politik antara kelompok Kertanegara dan Solo menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan serta keberlangsungan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, munculnya kasus yang menyeret sejumlah jenderal kepolisian tersebut berpotensi meruntuhkan kepercayaan politik yang selama ini terbangun.
Heru melihat persoalan ini memiliki dimensi lebih luas daripada sekadar dugaan pelanggaran prosedur penyadapan. Apabila penyidikan membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan dan pengumpulan informasi secara ilegal terhadap kepala negara, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan di lingkungan kekuasaan.
Editor : Rebecca
Artikel Terkait
