Hubungan Solo-Kertanegara Terancam Retak
Dalam analisisnya, Heru menilai posisi Listyo Sigit yang pernah menjadi Kapolri dan kemudian menjabat Kepala Staf Kepresidenan membuat perkara ini memiliki sensitivitas politik tersendiri.
Terlebih, muncul dugaan adanya jaringan kekuasaan dan loyalitas politik yang selama ini berkembang di sejumlah institusi negara.
Meski demikian, keterlibatan maupun hubungan politik para pihak dengan Jokowi masih harus dibuktikan. Penetapan tersangka juga tidak serta-merta membuktikan adanya perintah atau keterlibatan pihak lain di luar mereka yang sedang diproses hukum.
Heru memandang, apabila kasus tersebut berkembang dan ditemukan fakta baru, Prabowo memiliki alasan politik untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lingkaran kekuasaan yang dianggap berpotensi mengganggu independensi pemerintahannya.
Dengan demikian, hubungan politik antara Solo dan Kertanegara berpotensi memasuki fase paling sulit sejak keduanya membangun kesepakatan politik menjelang Pilpres 2024.
Potensi Serangan Balik Politik
Heru juga menyoroti kemungkinan munculnya dinamika perlawanan politik dari kelompok-kelompok yang selama ini memiliki kedekatan dengan kekuasaan sebelumnya.
Menurutnya, konflik kepentingan dalam perebutan pengaruh tidak selalu berlangsung secara terbuka. Persaingan dapat berkembang melalui pertarungan opini, pembentukan narasi politik, hingga terbukanya berbagai informasi yang berpotensi merugikan masing-masing kubu.
Salah satu skenario yang patut dicermati adalah kemungkinan munculnya pembongkaran berbagai informasi sensitif atau kompromat politik ke ruang publik.
Selain itu, jejaring ekonomi dan kelompok kepentingan yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan sebelumnya juga dapat menjadi bagian dari dinamika politik apabila konflik semakin meluas.
Namun, kemungkinan tersebut masih sebatas skenario politik dan belum menjadi indikasi bahwa langkah-langkah semacam itu telah dilakukan.
Prabowo Berpeluang Mengonsolidasikan Kekuasaan
Di sisi lain, Heru melihat kasus ini dapat menjadi momentum bagi Prabowo untuk memperkuat kendali pemerintahan dan melakukan konsolidasi terhadap institusi strategis negara.
Presiden memiliki kepentingan untuk memastikan seluruh perangkat pemerintahan dan aparat keamanan bekerja berdasarkan garis komando serta ketentuan hukum, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Jika dugaan penyalahgunaan kewenangan terbukti, langkah pembenahan internal menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Heru juga menilai dinamika tersebut berpotensi memengaruhi hubungan Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bahkan, kemungkinan perubahan konfigurasi politik di tingkat pemerintahan, termasuk menguatnya wacana mengenai posisi Gibran, dapat menjadi bagian dari perdebatan politik berikutnya.
Meski demikian, isu pemakzulan wakil presiden tidak bisa dipandang sebagai keputusan politik sepihak. Proses tersebut memiliki mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Ujian Besar Pemerintahan Prabowo
Bagi Heru, perkara dugaan penyadapan ini menjadi ujian serius bagi pemerintahan Prabowo. Publik kini menunggu sejauh mana proses hukum berjalan secara transparan dan mampu mengungkap keseluruhan fakta, termasuk kemungkinan adanya aktor lain di balik perkara tersebut.
Kasus ini sekaligus membuka pertanyaan besar mengenai masa depan hubungan politik Prabowo dan Jokowi yang selama ini menjadi salah satu poros penting dalam peta kekuasaan nasional.
Editor : Rebecca
Artikel Terkait
