CIREBON, iNewsCirebon.id– Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengundang sejumlah aktivis antikorupsi dan kelompok yang selama ini mendorong pemberian hukuman berat bagi koruptor mendapat sorotan.
Presidium Parlemen Bayangan, Heru Subagia, menilai langkah tersebut perlu dikritisi agar isu pemberantasan korupsi dan kemanusiaan tidak bergeser menjadi bagian dari kepentingan politik praktis.
Menurut Heru, keberanian seorang pemimpin dalam menyuarakan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pernyataan atau pertemuan dengan kelompok masyarakat. Ia menilai harus ada keberanian politik untuk menghadapi persoalan korupsi, termasuk kasus-kasus besar.
Heru bahkan mempertanyakan motif di balik pertemuan tersebut. Ia menilai mengundang aktivis yang memiliki perhatian serius terhadap pemberantasan korupsi dapat dipersepsikan sebagai upaya membangun citra politik apabila tidak diikuti langkah nyata.
“Yang dilakukan Dedi Mulyadi dengan mengundang aktivis antikorupsi dan pendukung hukuman mati adalah sebuah pencitraan yang sangat naif, vulgar,” kata Heru, Selasa (1/8/2026)
Sorotan Heru tidak hanya ditujukan kepada Dedi Mulyadi. Ia juga mempertanyakan sikap Botok bersama aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang memilih menghadiri undangan tersebut.
Heru mempertanyakan apakah pertemuan itu benar-benar mampu mendorong agenda pemberantasan korupsi yang selama ini diperjuangkan para aktivis.
“Kalau memang Anda mengetahui atau setidaknya memahami bahwa Dedi Mulyadi adalah pemimpin yang sangat takut dengan koruptor, mengapa harus datang? Mengapa harus melayani undangannya?” ujar Heru.
Heru menegaskan, pandangan tersebut merupakan sikap politik dan penilaiannya terhadap dinamika yang terjadi. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai tujuan dan dampak dari pertemuan tersebut.
Menurutnya, isu kemanusiaan, pemberantasan korupsi, penyitaan aset hasil korupsi hingga tuntutan hukuman berat bagi koruptor seharusnya tetap berada pada jalur perjuangan masyarakat, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral.
“Masyarakat tentunya sudah bijak, sudah pintar, dewasa dan cerdik untuk memberikan apresiasi, kritik, bahkan penilaian terhadap siapa saja yang memanfaatkan isu kemanusiaan dan pemberantasan korupsi, tetapi kemudian dibelokkan untuk kepentingan yang sangat sempit, yakni kepentingan elektoral dan politik,” katanya.
Heru juga mengingatkan, komunikasi politik yang membawa isu antikorupsi tanpa dibarengi keberanian mengambil sikap terhadap persoalan korupsi yang lebih besar justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Ia menilai momentum tersebut semestinya digunakan untuk menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap agenda pemberantasan korupsi, bukan sekadar membangun citra melalui pertemuan dengan kelompok masyarakat.
“Ini kesempatan Dedi Mulyadi yang terakhir kalinya dalam karier politiknya memanfaatkan aktivis kemanusiaan, antikorupsi, dan pendukung hukuman mati bagi koruptor untuk kepentingan pribadinya,” pungkas Heru.
Editor : Rebecca
Artikel Terkait
