CIREBON, iNewsCirebon.id – Setelah sebelumnya muncul gagasan Kabinet Bayangan sebagai bentuk kritik terhadap jalannya pemerintahan, kini lahir gerakan baru bertajuk Presidium Parlemen Bayangan Indonesia Pasti. Deklarasi gerakan tersebut digelar di Cirebon, Senin (3/8/2026), sebagai respons atas meningkatnya kekecewaan masyarakat terhadap kinerja lembaga legislatif dan pemerintah.
Dalam konferensi pers, penggagas gerakan sekaligus Ketua Kagama Cirebon, Heru Subagia, mengatakan pembentukan Parlemen Bayangan merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi demokrasi yang dinilai semakin jauh dari harapan publik.
Menurutnya, DPR, DPD, dan MPR saat ini dianggap belum menjalankan fungsi representasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara optimal.
"Langkah ini merupakan upaya merebut kembali mandat rakyat. DPR, DPD, dan MPR kami nilai sudah tidak lagi menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Karena itu kami membentuk Presidium Parlemen Bayangan sebagai jawaban atas ketidakpastian politik yang dirasakan masyarakat," ujar Heru.
Heru menegaskan, Parlemen Bayangan bukan dibentuk untuk menyaingi lembaga negara, melainkan sebagai gerakan moral sekaligus ruang partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan dan proses demokrasi.
Ia menyebut lahirnya gerakan tersebut merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan politik yang dinilai lebih berpihak kepada kepentingan elite maupun partai politik dibandingkan kepentingan rakyat.
"Parlemen Bayangan adalah jawaban masyarakat atas kegagalan parlemen resmi menjalankan amanat konstitusi. Gerakan ini hadir sebagai kritik konstruktif sekaligus pengingat bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat," katanya.
Dalam paparannya, Presidium Parlemen Bayangan Indonesia Pasti memiliki sejumlah fokus utama. Di antaranya menjadi wadah respons atas kekecewaan publik terhadap DPR, DPD, dan MPR, mendorong lahirnya produk politik yang lebih berpihak kepada aspirasi rakyat, serta membangun jaringan nasional yang melibatkan akademisi, alumni, mantan calon legislatif, relawan, aktivis, hingga masyarakat sipil.
Editor : Rebecca
Artikel Terkait
