Di sisi lain, Heru mengkritisi aksi tersebut karena dinilai belum mampu berkembang menjadi gerakan nasional yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Ia menyayangkan isu besar seperti perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor justru lebih banyak direpresentasikan oleh kelompok masyarakat dari Pati.
“Wacana yang dibawa sebenarnya besar dan mewakili kepentingan masyarakat luas. Tetapi faktanya, aksi tersebut masih didominasi atau direpresentasikan oleh masyarakat Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu,” katanya.
Menurut Heru, perjuangan mengenai pemberantasan korupsi dan perampasan aset seharusnya tidak berhenti pada satu kelompok atau daerah. Gerakan tersebut harus dibangun secara komunal dan melibatkan lintas kelompok, generasi, kepentingan serta organisasi masyarakat.
“Perjuangan besar tidak boleh bersifat egosentris. Harus komunal. Harus ditopang lintas elemen, lintas generasi dan lintas kepentingan. Kalau hanya bergerak dalam komunitas yang terbatas, maka daya dorongnya terhadap kepentingan nasional menjadi lemah,” tegasnya.
Heru juga menyoroti sikap Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang menurutnya terlalu cepat menerima hasil dialog dengan DPR dan kemudian menarik diri dari momentum politik yang sebenarnya berpotensi berkembang menjadi gerakan nasional.
Ia menyebut sejumlah masyarakat yang mengikuti dan berpartisipasi dalam gerakan tersebut juga mempertanyakan langkah tersebut.
“Isu perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor sudah menjadi milik masyarakat umum. Karena itu, ada pemikiran konstruktif sekaligus kekecewaan ketika aliansi terlalu cepat menerima sebuah keputusan dan terlalu cepat menarik diri dari sebuah momentum yang sebenarnya bisa diproyeksikan menjadi gerakan politik nasional,” ujarnya.
Editor : Rebecca
Artikel Terkait
