KOTA CIREBON, iNews.id - Ketua Dewan Kelungguhan Keraton Kasepuhan Cirebon, R Ardi Kusuma, meminta kepada BPK untuk turun tangan melakukan audit terhadap keuangan badan pengelola Keraton Kasepuhan. Pasalnya Ardi mengaku hingga saat ini, ada sejumlah abdi dalam yang belum menerima hak nya berupa gaji.
Hal ini diungkapkan E Ardi Kusuma saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler nya, Kamis (21/10/2021).
"Suka tidak suka, Lukman menjadi Sultan di Keraton Kasepuhan karena berdasarkan trah dari Bapak nya yakni PRA Arif Natadiningrat, namun berjalannya waktu, saya melihat Lukman ternyata belum siap untuk mengemban amanah menjadi Sultan di Kraton Kasepuhan," ujar Ardi.
Pria yang kini tinggal di Sukabumi ini juga mengatakan, ketidaksiapan Lukman dalam memimpin Keraton Kasepuhan terlihat dari carut marut nya pengelolaan keuangan di dalam Keraton. Bahkan, sambung Ardi ada abdi dalam yang hingga saat ini masih belum menerima hak nya yakni gaji.
"Ada yang satu bulan belum dibayar, ada yang baru setengah menerima gaji, kan kasihan, mereka (abdi dalam.red) juga punya kebutuhan, belum lagi pengeluaran untuk yang lainnya seperti kebersihan," terangnya.
Keuangan dari Keraton Kasepuhan sendiri menurut Ardi dari berbagai sumber seperti tiket masuk dari pengunjung dan juga bantuan-bantuan dari Pemerintah baik Pemerintah tingkat Kota sampai ke tingkat pusat.
"Saya tidak mau cari masalah, cuma minta transparansi dari pihak Lukman, agar kedepan Keraton Kasepuhan ini bisa lebih baik lagi," katanya.
Ardi juga mengatakan, untuk menyadarkan Lukaman, dirinya sudah mengirimkan surat terbuka kepada instansi terkait termasuk BPK sampai ke Presiden. Dalan surat itu, dirinya meminta Pemerintah untuk menghentikan sementara bantuan kepada Kraton Kasepuhan, sebelum dilakukan audit oleh BPK.
"Saya juga meminta kepada Gugun (Pangeran Raja Goemelar Soeriadiningrat.red) untuk menjadi penyeimbang Lukman dalam memimpin Keraton Kasepuhan," tambahnya.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
