Viral Nama KPK Dicatut untuk Produk Jualan Publikasi dan Edukasi Tipu-Tipu di Medsos

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi informasi ada produk publikasi atau edukasi lembaga antirasuah yang diperdagangkan di media sosial (medsos) serta marketplace.

Masyarakat diminta mewaspadai dugaan penipuan bermodus jual-beli produk publikasi atau edukasi KPK.

Baca Juga

Apresiasi Kinerja KPK di Indramayu, Masa Bentangkan Spanduk Beri Dukungan Firli Bahuri

Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding menginformasikan semua produk publikasi atau edukasi lembaga antirasuah tidak diperjualbelikan.
Ditekankan Ipi, seluruh produk publikasi KPK gratis.

Dia mewanti-wanti para pelaku agar menghentikan segala bentuk perdagangan produk publikasi KPK.

"KPK mengimbau kepada pihak-pihak dimaksud untuk tidak melanjutkan tindakannya, karena telah melanggar hak cipta yang sepenuhnya dimiliki KPK dan ketentuan yang telah tercantum dalam buku tersebut," kata Ipi Maryati Kuding, melalui keterangan resminya, Kamis (2/6/2022).

Baca Juga

Polemik Pemberhentian Jabatan Brigjen Endar, Eks Penyidik Kawakan KPK

"Bahwa buku atau produk-produk edukasi KPK boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, diperbanyak untuk tujuan pendidikan serta non-komersial lainnya, dan bukan untuk diperjualbelikan," katanya, lagi.
Lebih lanjut Ipi menjelaskan masyarakat bisa mendapatkan produk publikasi atau edukasi KPK secara gratis.

Caranya dengan mengunduh di portal pendidikan antikorupsi yang dikelola KPK melalui tautan https://aclc.kpk.go.id/pustaka/pendidikan.

Selain itu masyarakat juga bisa mengajukan permohonan kepada KPK untuk mendapatkan versi cetak dari produk publikasi atau edukasi yang diinginkan.
Ipi mengingatkan pihak yang sengaja menjual produk publikasi atau edukasi KPK agar bisa menjaga integritas untuk diri sendiri maupun KPK.

Baca Juga

Bupati Meranti M Adil Ditangkap KPK, Ini Sosok dan Sepak Terjangnya

"Kami terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menyebarkan nilai-nilai integritas dalam rangka membangun budaya antikorupsi, dengan tetap mematuhi mekanisme dan ketentuan yang berlaku," katanya.

Editor : Miftahudin