Menteri Kebudayaan Fadli Zon Digugat ke PTUN Terkait Pernyataan tentang Peristiwa Mei 1998

Koalisi juga secara khusus meminta agar majelis hakim yang memeriksa kasus ini seluruhnya berjenis kelamin perempuan dan memiliki perspektif gender. Permintaan ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), mengingat kasus ini berkaitan dengan kekerasan seksual.

Koalisi menegaskan, gugatan ini merupakan bentuk kecaman agar pejabat publik tidak semena-mena dalam membuat pernyataan yang dapat menyesatkan dan menghalangi proses hukum terkait pelanggaran HAM berat.

Editor: Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta