Banggar DPR RI Apresiasi Menkeu Atas Pengelolaan APBN 2023

Yang menggembirakan, terang Said, konsumsi rumah tangga sebagai tiang utama pertumbuhan ekonomi nasional terus tumbuh positif sejak kuartal II 2021. Selama rentang 2023 perekonomian tumbuh, pihaknya memperkirakan tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Berhasil pulih kembali sejak kuartal II 2021.

“Sepanjang 2023 kita menghadapi tekanan berkelanjutan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS. Hal ini imbas dari kebijakan suku bunga tinggi yang ditempuh oleh The Fed. Namun alhamdulillah kita berhasil imbangi permainan ini dengan baik, meskipun kita sempat khawatir kurs Dolar AS menyentuh batas psikologis di atas Rp 16.000,” sebut dia.

Baca Juga

Total Kekayaan Sri Mulyani Setelah Tiga Kali Jadi Menteri dan Direktur Bank Dunia

Said mengatakan, ketergantungan Indonesia terhadap Dolar AS terus dikurangi, Badan Anggaran DPR terus memberikan dorongan agar Bank Indonesia makin inovatif. BI terus pun terus mengembangkan kerja sama bilateral dan multilateral untuk menciptakan pembayaran internasional lebih variatif.

“Belajar dari krisis moneter tahun 1997, DPR bersama Pemerintah terus memperkuat industri keuangan nasional. Pada tahun 2023 lalu kita bekali Pemerintah dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sesuai pepatah, ambil payung sebelum hujan,” ujar Said.

Said mengakui, meski Pemilu 2024 membuat dinamika baru di antara kita, namun komitmen di Badan Anggaran DPR RI tetap kukuh, tetap solid dalam mengawal seluruh kebijakan fiskal, dan target asumsi ekonomi makro, pendapatan serta belanja negara di tahun 2023 dan 2024, sebelum seluruh Anggota Badan Anggaran DPR RI domisioner pada Oktober 2024,” tegas dia.

Pihaknya berpandangan, Pemerintah adalah kawan strategis, kewajibannya tegak lurus pada pencapaian APBN sehat, memberikan manfaat bagi perbaikan kesejahteraan rakyat. Kewajiban pihaknya meletakkan kamera panoptikon atas pelaksanaan APBN. Sepemahaman pihaknya, komitmen itu sama-sama telah dibuktikan selama ini. 

“Kami berharap Pemerintah terus menjaga komitmen itu. Semua itu demi menjaga agar pelaksanaan APBN 2024 tidak tergelincir pada kepentingan politik elektoral. Jika hal itu terjadi, pertaruhannya sangat besar, bisa terkandung risiko fiskal tidak sehat, manfaat APBN untuk kesejahteraan rakyat bisa turun, kemampuan resiliensi dalam menghadapi dinamika global dan domestik juga makin melemah. Semoga hal ini tidak terjadi,” harap Said.

Editor : Miftahudin