Seminggu PPKM Darurat, Kasus Covid-19 Indonesia Masih Tertinggi Asia

DEPOK, iNews.id - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan pemerintah harus lebih tegas melakukan penyekatan transportasi untuk membatasi mobilitas masyarakat guna menekan penyebaran Covid-19. 

Pasalnya, angka kasus baru Covid-19 Indonesia terus bertambah bahkan menduduki posisi tertinggi di Asia meskipun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah berlangsung sejak 3 Juli 2021. 

Baca Juga

Kenali Mutasi Virus Zika lebih Berbahaya dari Covid-19, Begini 6 Gejala yang Ditularkan Lewat Nyamuk

Selama seminggu pelaksanaan PPKM, lanjutnya, kasus Covid-19 di Jawa-Bali tak kunjung menciut. Bahkan data per 9 Juli 2021 menunjukan kasus positif Covid-19 Indonesia telah menggeser posisi India, yakni mencapai lebih dari 38.000. 

Pada Sabtu (10/7/2021), Indonesia mencatat 35.094 kasus baru Covid-19 dengan total pasien aktif sebanyak 373.440 orang. Penambahan kasus terbanyak terjadi di DKI Jakarta dengan total 12.920 kasus, disusul Jawa Barat dengan 4.926 kasus baru, dan Jawa Tengah 3.618 kasus baru.

"Data kasus Covid-19 terbaru menunjukkan penularannya masih sangat tinggi. Jadi harus ada ketegasan untuk membatasi mobilitas masyarakat. Pemerintah harus lebih tegas memberlakukan penyekatan transportasi, jika tak ingin kasus Covid-19 melonjak," kata Djoko Setijowarno.

Baca Juga

Jangan Panik! Kasus Omicron Jauh Lebih Besar dari Delta tapi Jumlah Pasien Dirawat di RS Rendah

Pernyataan senada disampaikan peneliti Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang. Dia menilai pemerintah harus lebih jeli menyaring antara pengguna transportasi untuk membatasi mobilitas publik di tengah pandemi.

"Kalo memang utk ketatnya PPKM ini memang harus tegas, hanya transportasi kepentingan essensial dan kritikal saja yg diizinkan, yg lain tidak dulu," ujar Deddy Herlambang, Ketika dihubungi MNC Portal (10/7/2021).

Menurut Deddy, melihat data kasus Covid-19 yang tinggi, alangkah lebih efektif jika perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) atau Bus Rapid Transit (BRT) dikurangi operasionalnya.

Baca Juga

Cegah Ledakan Penyebaran Covid-19 Kembali Terulang, Walikota Cirebon Turun ke Pasar Ingatkan Prokes

"Bila menggunakan angkutan umum mamakai surat Tugas ini cukup baik, namun lebih efektif lagi bila perjalanannya KRL/BRT juga dikurangi" ujar Deddy.

Sedangkan untuk masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, Deddy melanjutkan, bila memang dievaluasi penyekatan tersebut kurang, seharusnya bisa ditambah lagi titik penyekatannya.

Baca Juga

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sebut 96 Persen Pasien Omicron di Wisma Atlet Sembuh

Editor : Miftahudin