INDRAMAYU, iNewsCirebon.id– Dugaan praktik ijon proyek yang menyeret sejumlah nama dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali menjadi perhatian. Forum Peduli Indramayu (FPI) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (4/11/2026), untuk mendesak lembaga antirasuah segera menindaklanjuti laporan dugaan transaksi proyek APBD tersebut.
Koordinator FPI, Masdi, meminta KPK mengusut secara menyeluruh dugaan praktik pemberian uang sebelum proyek pemerintah dilelang atau ditenderkan. Ia juga mendesak agar seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut dipanggil dan diperiksa, termasuk Bupati Indramayu Lucky Hakim.
Menurut Masdi, nama Lucky Hakim turut disebut dalam materi pengaduan masyarakat yang sebelumnya disampaikan seorang pengusaha berinisial HK kepada KPK. Namun, dugaan keterlibatan tersebut perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Dalam aksinya, FPI menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, meminta KPK segera menindaklanjuti laporan dugaan praktik ijon proyek di lingkungan Pemkab Indramayu. Kedua, mendesak pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga berkaitan dengan transaksi tersebut. Ketiga, meminta KPK mengusut dugaan keterlibatan Bupati Indramayu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Aksi tersebut turut melibatkan sejumlah elemen masyarakat, di antaranya Warung Nusantara (WN) 88, Gerakan Membangun Peduli Aspirasi Rakyat (GMPAR), Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), serta tokoh masyarakat Indramayu.
Masdi menilai dugaan praktik ijon proyek merupakan persoalan serius karena berpotensi merugikan keuangan daerah dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Ia menyatakan FPI akan kembali menggelar aksi demonstrasi di Gedung KPK apabila laporan tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut yang dinilai memadai.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mengawal perkembangan perkara tersebut dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum proses hukum memberikan kepastian.
Dugaan Transaksi Miliaran Rupiah
Sebelumnya, dugaan praktik ijon proyek APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2025 mencuat setelah seorang pengusaha asal Cirebon berinisial HK melaporkan persoalan tersebut ke KPK pada Kamis (29/10/2026).
Dalam pengaduannya, HK menguraikan dugaan transaksi yang melibatkan sejumlah pengusaha dan seorang pejabat tinggi aktif Pemkab Indramayu berinisial LH. Nama pengusaha asal Cirebon berinisial RS juga disebut dalam laporan tersebut.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan HK, dugaan transaksi bermula dari pertemuan antara LH dan RS di sebuah hotel di Cirebon pada 8 Desember 2024. Pertemuan yang difasilitasi HK itu kemudian berlanjut dua hari berikutnya.
Pada 10 Desember 2024, RS disebut menyerahkan uang tunai sebesar Rp1 miliar dengan harapan memperoleh pekerjaan konstruksi dari APBD Indramayu tahun 2025. Uang tersebut, menurut keterangan pelapor, kemudian disetorkan ke salah satu kantor Bank BCA di kawasan Gunung Sari oleh dua orang berinisial AS dan FR.
Laporan itu juga mengungkap dugaan transaksi lain yang melibatkan pengusaha asal Sukabumi berinisial BZ dan HH pada Mei 2025.
Dalam rangkaian peristiwa tersebut, HK mengaku memfasilitasi sejumlah pertemuan antara pengusaha dan LH. Salah satunya berlangsung di kawasan Senayan Golf Club, Jakarta, pada 27 Mei 2025. Dalam pertemuan itu, disebutkan adanya permintaan transfer uang sebesar Rp750 juta ke rekening seseorang berinisial IM yang disebut sebagai adik LH.
Pada hari yang sama, pengusaha HH juga disebut dipertemukan dengan LH di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Sehari kemudian, 28 Mei 2025, HH dikabarkan menyerahkan uang tahap pertama sebesar Rp2,5 miliar melalui HK untuk selanjutnya diserahkan kepada LH dalam bentuk mata uang dolar.
Kronologi dalam laporan tersebut berlanjut pada 30 Juli 2025. HK mengaku kembali diminta oleh seseorang berinisial AN untuk menambah dana investasi sebesar Rp2,5 miliar dengan harapan memperoleh prioritas pekerjaan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu.
Sementara itu, RS disebut kembali menyerahkan uang sebesar Rp500 juta pada 29 Desember 2024 melalui perantara berinisial AY dan IR di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Cibubur. Pada Januari 2025, RS juga disebut menjanjikan tambahan uang dengan nilai yang sama melalui komunikasi video call dengan LH.
Tak hanya transaksi uang, HK turut menguraikan dugaan pemberian daftar pekerjaan konstruksi kepada RS pada Maret hingga April 2025 melalui seseorang berinisial HL.
Daftar pekerjaan tersebut disebut berasal dari tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora). Total nilai pekerjaan yang diklaim dijanjikan mencapai Rp7.022.566.000.
Seluruh rangkaian peristiwa tersebut merupakan materi pengaduan yang disampaikan HK kepada KPK dan masih memerlukan verifikasi serta pendalaman oleh lembaga antirasuah.
Hingga proses hukum memberikan kejelasan, pihak-pihak yang namanya tercantum dalam laporan tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah. KPK diharapkan dapat menelusuri aliran dana, memeriksa keterangan para pihak, serta mengungkap apakah terdapat pelanggaran hukum dalam dugaan praktik ijon proyek tersebut.
Editor : Rebecca
Artikel Terkait
