CIREBON, iNewsCirebon.id– Penetapan sejumlah jendral Polri sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memunculkan babak baru dalam dinamika politik nasional.
Kasus yang diumumkan Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) itu turut menyeret Jendral bintang empat LSP dan dua perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Pol ASN dan Irjen Pol EHS Sementara Irjen Pol SU masih berstatus sebagai saksi.
Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Pengungkapan kasus tersebut dinilai tidak sekadar menjadi persoalan hukum internal kepolisian. Lebih jauh, perkara ini berpotensi memengaruhi konfigurasi kekuasaan di lingkaran pemerintahan Prabowo Subianto.
Pengamat politik sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Heru Subagia, menilai terbongkarnya dugaan penyadapan tersebut dapat menjadi titik balik hubungan politik antara Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.
Menurut Heru, selama ini hubungan politik antara kelompok Kertanegara dan Solo menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan serta keberlangsungan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, munculnya kasus yang menyeret sejumlah jenderal kepolisian tersebut berpotensi meruntuhkan kepercayaan politik yang selama ini terbangun.
Heru melihat persoalan ini memiliki dimensi lebih luas daripada sekadar dugaan pelanggaran prosedur penyadapan. Apabila penyidikan membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan dan pengumpulan informasi secara ilegal terhadap kepala negara, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan di lingkungan kekuasaan.
Hubungan Solo-Kertanegara Terancam Retak
Dalam analisisnya, Heru menilai posisi Listyo Sigit yang pernah menjadi Kapolri dan kemudian menjabat Kepala Staf Kepresidenan membuat perkara ini memiliki sensitivitas politik tersendiri.
Terlebih, muncul dugaan adanya jaringan kekuasaan dan loyalitas politik yang selama ini berkembang di sejumlah institusi negara.
Meski demikian, keterlibatan maupun hubungan politik para pihak dengan Jokowi masih harus dibuktikan. Penetapan tersangka juga tidak serta-merta membuktikan adanya perintah atau keterlibatan pihak lain di luar mereka yang sedang diproses hukum.
Heru memandang, apabila kasus tersebut berkembang dan ditemukan fakta baru, Prabowo memiliki alasan politik untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lingkaran kekuasaan yang dianggap berpotensi mengganggu independensi pemerintahannya.
Dengan demikian, hubungan politik antara Solo dan Kertanegara berpotensi memasuki fase paling sulit sejak keduanya membangun kesepakatan politik menjelang Pilpres 2024.
Potensi Serangan Balik Politik
Heru juga menyoroti kemungkinan munculnya dinamika perlawanan politik dari kelompok-kelompok yang selama ini memiliki kedekatan dengan kekuasaan sebelumnya.
Menurutnya, konflik kepentingan dalam perebutan pengaruh tidak selalu berlangsung secara terbuka. Persaingan dapat berkembang melalui pertarungan opini, pembentukan narasi politik, hingga terbukanya berbagai informasi yang berpotensi merugikan masing-masing kubu.
Salah satu skenario yang patut dicermati adalah kemungkinan munculnya pembongkaran berbagai informasi sensitif atau kompromat politik ke ruang publik.
Selain itu, jejaring ekonomi dan kelompok kepentingan yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan sebelumnya juga dapat menjadi bagian dari dinamika politik apabila konflik semakin meluas.
Namun, kemungkinan tersebut masih sebatas skenario politik dan belum menjadi indikasi bahwa langkah-langkah semacam itu telah dilakukan.
Prabowo Berpeluang Mengonsolidasikan Kekuasaan
Di sisi lain, Heru melihat kasus ini dapat menjadi momentum bagi Prabowo untuk memperkuat kendali pemerintahan dan melakukan konsolidasi terhadap institusi strategis negara.
Presiden memiliki kepentingan untuk memastikan seluruh perangkat pemerintahan dan aparat keamanan bekerja berdasarkan garis komando serta ketentuan hukum, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Jika dugaan penyalahgunaan kewenangan terbukti, langkah pembenahan internal menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Heru juga menilai dinamika tersebut berpotensi memengaruhi hubungan Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bahkan, kemungkinan perubahan konfigurasi politik di tingkat pemerintahan, termasuk menguatnya wacana mengenai posisi Gibran, dapat menjadi bagian dari perdebatan politik berikutnya.
Meski demikian, isu pemakzulan wakil presiden tidak bisa dipandang sebagai keputusan politik sepihak. Proses tersebut memiliki mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Ujian Besar Pemerintahan Prabowo
Bagi Heru, perkara dugaan penyadapan ini menjadi ujian serius bagi pemerintahan Prabowo. Publik kini menunggu sejauh mana proses hukum berjalan secara transparan dan mampu mengungkap keseluruhan fakta, termasuk kemungkinan adanya aktor lain di balik perkara tersebut.
Kasus ini sekaligus membuka pertanyaan besar mengenai masa depan hubungan politik Prabowo dan Jokowi yang selama ini menjadi salah satu poros penting dalam peta kekuasaan nasional.
Apakah pengungkapan perkara tersebut benar-benar menjadi awal berakhirnya pengaruh politik Solo di pemerintahan Prabowo, atau justru memicu pertarungan politik yang lebih luas?
Bagi Heru Subagia, perkembangan kasus ini patut dicermati karena dampaknya tidak hanya menyangkut institusi kepolisian, tetapi juga masa depan konsolidasi kekuasaan nasional.
Pada akhirnya, proses hukum dan fakta persidangan akan menjadi penentu. Namun, satu hal yang mulai terlihat adalah pemerintahan Prabowo tengah menghadapi ujian besar dalam membangun kemandirian politik dan memastikan tidak ada kekuatan di luar pemerintahan yang dapat mengendalikan arah kebijakannya.
Editor : Rebecca
Artikel Terkait
