CIREBON, iNewsCirebon.id– Pengamat politik Jawa Barat sekaligus Ketua Alumni UGM (Kagama) Cirebon, Heru Subagia, kembali melontarkan kritik keras terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM terkait isu pemberantasan korupsi.
Heru menilai, tantangan yang sebelumnya ia lontarkan agar pemerintah tidak hanya sibuk menangkap pelaku kejahatan kecil, tetapi juga berani membidik koruptor kelas kakap, kini telah menjadi isu yang semakin luas diperbincangkan masyarakat.
Menurut Heru, persoalan korupsi jauh lebih besar dibandingkan sekadar tindak kriminal kecil seperti pencurian atau pelanggaran di jalanan.
Ia menilai korupsi dapat menggerus uang rakyat, menghambat pembangunan, serta merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari anggaran negara.
"Saya masih memberikan kesempatan sekali lagi kepada Kang Dedi Mulyadi untuk menjawab, apakah berani berhadapan dengan koruptor kelas kakap atau tidak," kata Heru, Sabtu (8/8/2026)
Heru mempertanyakan sikap KDM yang hingga kini menurutnya belum memberikan respons secara terbuka terhadap tantangan tersebut.
Padahal, kata dia, KDM memiliki elektabilitas yang disebut-sebut mencapai sekitar 35 persen dalam bursa calon presiden 2029.
Bagi Heru, angka elektabilitas yang tinggi semestinya dibarengi dengan keberanian mengambil sikap terhadap persoalan besar yang menjadi perhatian masyarakat, salah satunya pemberantasan korupsi.
Ia bahkan menilai, apabila KDM tidak menunjukkan keberanian dalam persoalan tersebut, maka elektabilitas tinggi yang melekat pada dirinya patut dipertanyakan dari sisi tanggung jawab moral dan politik.
"Kalau bicara elektabilitas 35 persen sebagai calon presiden 2029, tentu ada tanggung jawab moral, politik dan etika. Jangan sampai elektabilitas hanya menjadi angka, tetapi ketika berhadapan dengan persoalan korupsi justru tidak ada sikap," ujar Heru.
Bukan Sekadar Menangkap Rakyat Kecil
Heru juga mengkritisi kecenderungan penanganan persoalan hukum yang menurutnya lebih sering terlihat menyentuh masyarakat kecil.
Ia mencontohkan masyarakat yang terjerat kasus pencurian, peredaran obat terlarang hingga kejahatan jalanan.
Menurut Heru, penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran memang penting. Namun, persoalan korupsi tidak boleh ditempatkan sebagai persoalan yang lebih kecil.
Sebab, korupsi yang dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan anggaran publik dapat memberikan dampak jauh lebih luas terhadap kehidupan masyarakat.
"Jangan hanya masyarakat kecil yang dipertontonkan ketika berhadapan dengan hukum. Kalau memang ingin menunjukkan keberanian, maka koruptor kelas kakap juga harus menjadi perhatian," katanya.
Heru berpandangan, keberanian seorang pemimpin tidak hanya dapat diukur dari kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari atau aksi yang kemudian viral di media sosial.
Menurut dia, keberanian justru diuji ketika seorang pemimpin berhadapan dengan persoalan besar yang berpotensi bersinggungan dengan kepentingan politik maupun kekuasaan.
KDM Diminta Buktikan Komitmen
Heru menegaskan, dirinya tidak sedang meminta KDM melakukan tindakan di luar kewenangannya sebagai gubernur.
Namun, menurut dia, seorang kepala daerah tetap dapat menunjukkan sikap politik dan moral yang jelas terhadap agenda pemberantasan korupsi.
Terlebih, isu pemberantasan korupsi saat ini menurut Heru tidak hanya berkaitan dengan pelaku, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Karena itu, ia meminta KDM menunjukkan komitmen secara nyata dan terbuka.
"Ini bukan sekadar permintaan kecil dari saya. Ini sudah menjadi isu yang berkembang di masyarakat. Saya ingin melihat apakah Kang Dedi memiliki keberanian, integritas dan komitmen untuk ikut mendorong pemberantasan korupsi secara serius," ujar Heru.
Heru juga mengingatkan agar berbagai aktivitas KDM yang selama ini mendapat perhatian besar masyarakat tidak berhenti pada popularitas maupun pencitraan politik.
Menurutnya, kerja-kerja yang viral di media sosial harus diikuti dengan keberanian mengambil sikap terhadap persoalan yang lebih besar.
"Jangan sampai kerja-kerja yang selama ini viral justru hanya dipersepsikan sebagai pencitraan. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat juga diwujudkan dalam keberanian melawan korupsi," tegasnya.
Menunggu Jawaban KDM
Heru mengatakan, dirinya masih memberikan ruang kepada KDM untuk memberikan jawaban atas kritik dan tantangan tersebut.
Menurut dia, respons KDM akan menjadi salah satu hal yang dapat dinilai publik dalam melihat konsistensi antara popularitas, kebijakan dan komitmen pemberantasan korupsi.
Heru menegaskan, masyarakat Jawa Barat memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana pemimpin yang memiliki elektabilitas tinggi mempunyai keberanian menghadapi persoalan korupsi.
"Pada akhirnya masyarakat yang akan menilai. Apakah ini benar-benar komitmen, atau hanya sebatas pencitraan. Saya masih menunggu satu jawaban dari Kang Dedi Mulyadi: berani atau tidak berhadapan dengan koruptor kelas kakap?" pungkas Heru.
Hingga berita ini ditulis, pernyataan Heru tersebut menjadi bentuk kritik dan tantangan politik yang masih menunggu respons dari Dedi Mulyadi.
Editor : Rebecca
Artikel Terkait
