CIREBON, iNewsCirebon.id - Instruksi Agus Subiyanto yang menetapkan status Siaga 1 di tengah situasi global yang tidak menentu memicu berbagai tanggapan dari kalangan pengamat. Salah satunya datang dari pengamat politik alumni Universitas Gadjah Mada, Heru Subagia, yang menilai ancaman ekonomi justru lebih mendesak dibandingkan kesiapsiagaan militer.
Heru mengakui bahwa langkah TNI meningkatkan kesiapan merupakan bagian dari tugas menjaga kedaulatan negara dan stabilitas keamanan. Namun menurutnya, kondisi global saat ini lebih berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Ia menilai pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada aspek militer, tetapi juga mengerahkan seluruh jajaran ekonomi untuk bersiap menghadapi kemungkinan krisis.
“Seharusnya Presiden juga menginstruksikan para menteri ekonomi untuk berada dalam kondisi siaga. Dampak ekonomi dari situasi global jauh lebih nyata bagi masyarakat,” ujarnya menyinggung kepemimpinan Prabowo Subianto, Senin (9/3/2026).
Heru juga mempertanyakan mengapa perhatian publik justru lebih diarahkan pada isu kesiapan militer. Menurutnya, hal tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa pemerintah sedang membangun narasi ancaman perang, padahal tantangan yang lebih nyata adalah ketahanan ekonomi nasional.
Ia mengingatkan, apabila kebijakan siaga militer hanya digunakan sebagai manuver politik atau propaganda, maka hal itu bisa menjadi kesalahan besar dalam pengelolaan kebijakan negara.
Selain itu, Heru menegaskan agar peningkatan status siaga tidak disalahgunakan untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil. Menurutnya, penggunaan aparat militer untuk mengawasi atau menekan aktivitas sipil justru bertentangan dengan prinsip dasar profesionalitas TNI.
“Status siaga jangan sampai menjadi alat untuk membungkam gerakan sipil. Jika itu terjadi, tentu sangat berbahaya bagi demokrasi,” tegasnya.
Heru juga mengingatkan bahwa secara realistis Indonesia belum memiliki kekuatan militer yang cukup modern untuk menghadapi perang terbuka dalam skala besar. Karena itu, menurutnya, strategi ekonomi dan diplomasi harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global.
Ia pun menutup dengan mengingatkan agar kebijakan negara tetap berpijak pada kepentingan rakyat.
“Yang terpenting adalah pemerintah bersikap rasional, responsif, dan komunikatif dalam menghadapi krisis global. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari kebijakan yang lebih menonjolkan manuver militer,” pungkasnya.
Editor : Rebecca
Artikel Terkait
