KOTA CIREBON, iNews.id – Pemerintah Kota Cirebon kembali menegaskan komitmennya dalam menanggulangi pengangguran melalui sinergi lintas sektor. Hal ini tercermin dari pelaksanaan Rapat Kerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kota Cirebon yang dibuka langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, di Kantor Dinas Tenaga Kerja pada Selasa (22/4/2025).
Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan pentingnya pelatihan kerja yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan industri. Ia menyampaikan bahwa pelatihan tidak boleh bersifat generik, melainkan harus disesuaikan dengan permintaan spesifik di dunia kerja, khususnya untuk kawasan Ciayumajakuning.
“Yang kita butuhkan bukan sekadar pelatihan, tapi pelatihan yang tepat sasaran sesuai permintaan industri,” kata Edo.
Ia juga menyampaikan optimisme terhadap penurunan angka pengangguran yang terjadi selama tahun 2024, sebagai bukti bahwa arah kebijakan ketenagakerjaan saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Pemerintah pun membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan para pelaku ketenagakerjaan.
“Kita butuh kerja sama yang lebih kokoh agar tantangan pengangguran bisa kita atasi bersama,” tambahnya.
Senada dengan pernyataan Wali Kota, Kepala Disnaker Kota Cirebon, Agus Suherman, menyampaikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan signifikan. Ia memaparkan, pada 2023 TPT tercatat 7,6 persen atau sekitar 13.800 orang, dan menurun menjadi 6,29 persen atau setara 12.500 orang di tahun berikutnya.
Menurut Agus, capaian tersebut tidak lepas dari peran serta mitra kerja Disnaker, termasuk sektor pendidikan. Salah satu inisiatif yang tengah disiapkan adalah pengembangan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lingkungan sekolah menengah dan perguruan tinggi. BKK ini ditargetkan menjadi penghubung antara lulusan muda dan kebutuhan industri.
“BKK akan menjadi gerbang awal yang menjembatani lulusan SMA, SMK, dan kampus untuk bisa langsung terhubung dengan dunia kerja,” ujarnya.
Tak hanya itu, Disnaker juga aktif mendorong penguatan kerja sama regional melalui forum ketenagakerjaan Ciayumajakuning. Forum ini menjadi medium koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan di kawasan tersebut.
“Kami terus menjaga relasi industrial yang sehat dan kondusif. Komunikasi antara pengusaha dan pekerja menjadi kunci agar tidak timbul gesekan yang merugikan semua pihak,” jelas Agus.
Ia pun menegaskan bahwa praktik yang merugikan pekerja, seperti penahanan ijazah atau ketimpangan hak dan kewajiban, terus diawasi agar tidak terjadi di Cirebon. Prinsip hubungan industrial Pancasila tetap menjadi landasan dalam setiap langkah kebijakan.
Di akhir, Agus berharap forum seperti ini bisa memperkuat jalinan kolaborasi antara pemangku kepentingan. “Target kita bukan hanya menurunkan angka pengangguran, tapi juga menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
