CIREBON, iNewsCirebon.id - Kinerja Pemerintah, khususnya Menteri Keuangan dan seluruh jajarannya diapresiasi Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah atas pencapaiannya dalam mengelola, dan menjalankan target APBN 2023 secara paripurna.
“Saya mengucapkan selamat kepada Pemerintah, khususnya Ibu Menteri Keuangan dan seluruh jajaran atas pencapaiannya dalam mengelola, dan menjalankan target APBN 2023 secara paripurna,” ujar Said Abdullah, dalam rilis yang diterima pada, Minggu (31/12/2023).
Menurut Said, tahun 2020 lalu Indonesia dihajar pandemi Covid-19, namun Indonesia bukan bangsa yang mudah menyerah.
“Tahun 2021 ekonomi kita bangkit, bahkan pendapatan negara melampaui target. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir, saat itu kita mengakhiri puasa penerimaan pajak rendah,” sebutnya.
Said mengakui, di tengah perang di berbagai kawasan yang membuat harga komoditas bergejolak, bahkan terjadi disrupsi pangan dan energi, alhamdulillah Indonesia masih berhasil melalui badai tersebut dengan baik.
Fiskal APBN 2022 dan 2023 tetap sehat, target asumsi ekonomi makro juga bisa dicapai. Indonesia masih bisa mempertahankan prestasi pencapaian pendapatan negara.
“Tiga tahun berturut-turut sejak pandemi, pendapatan negara tembus di atas 100 persen, belanja negara terkelola dengan baik, realisasi defisit APBN juga lebih rendah dari target. Pencapaian ini makin meyakinkan saya, bahwa sesungguhnya kita adalah bangsa yang unggul, dan bisa bekerja keras. Apa yang kita capai dalam tiga tahun terakhir ini melampaui negara negara maju,” ujar Said.
Said menceritakan, tahun 2023 harga komoditas ekspor Indonesia tidak setinggi pada tahun 2022, namun Indonesia masih berhasil surplus neraca perdagangan selama 44 bulan terakhir. Bahkan mampu menjalankan reformasi struktural pada sektor perpajakan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Situasi inilah yang membuat pendapatan negara tahun 2023 mengulang kisah sukses sejak 2021 lalu.
“Agar belanja negara berjalan makin baik, keuangan pusat dan daerah lebih konvergen, dan berbasis outcome, kita juga mengonsolidasikan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.Beleid ini menjadi modal penting bagi Pemerintah melakukan reformasi kebijakan belanja pada tahun 2023 lalu dan ke depan,” katanya.
Menghadapi situasi ekonomi dan keuangan global yang tidak menentu, lanjut dia, Badan Anggaran DPR dan Pemerintah sepakat, melalui APBN 2023 dan 2024 memberikan perlindungan maksimal bagi keluarga miskin. APBN harus diposisikan sebagai shock absorber, berperan penahan guncangan. Itu sebabnya anggaran perlindungan sosial ditebalkan pada tahun 2023 dan 2024. Oleh karena itu, kebijakan ini jangan disalahgunakan sebagai kebijakan sinterklas pada masa pemilu.
“Karena penebalan anggaran perlinsos inilah kita berhasil menjaga daya beli rumah tangga. Kita paham betul, pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan sangat besar.
Oleh sebab itu, inflasi yang menjadi momok di banyak negara selama dua tahun terakhir mampu kita kendalikan cukup baik. Tren angka inflasi sepanjang 2023 terus turun, dari awal tahun inflasi mencapai 5,2 persen menjadi 2,9 persen pada Desember 2023,” beber Said.
Yang menggembirakan, terang Said, konsumsi rumah tangga sebagai tiang utama pertumbuhan ekonomi nasional terus tumbuh positif sejak kuartal II 2021. Selama rentang 2023 perekonomian tumbuh, pihaknya memperkirakan tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Berhasil pulih kembali sejak kuartal II 2021.
“Sepanjang 2023 kita menghadapi tekanan berkelanjutan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS. Hal ini imbas dari kebijakan suku bunga tinggi yang ditempuh oleh The Fed. Namun alhamdulillah kita berhasil imbangi permainan ini dengan baik, meskipun kita sempat khawatir kurs Dolar AS menyentuh batas psikologis di atas Rp 16.000,” sebut dia.
Said mengatakan, ketergantungan Indonesia terhadap Dolar AS terus dikurangi, Badan Anggaran DPR terus memberikan dorongan agar Bank Indonesia makin inovatif. BI terus pun terus mengembangkan kerja sama bilateral dan multilateral untuk menciptakan pembayaran internasional lebih variatif.
“Belajar dari krisis moneter tahun 1997, DPR bersama Pemerintah terus memperkuat industri keuangan nasional. Pada tahun 2023 lalu kita bekali Pemerintah dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sesuai pepatah, ambil payung sebelum hujan,” ujar Said.
Said mengakui, meski Pemilu 2024 membuat dinamika baru di antara kita, namun komitmen di Badan Anggaran DPR RI tetap kukuh, tetap solid dalam mengawal seluruh kebijakan fiskal, dan target asumsi ekonomi makro, pendapatan serta belanja negara di tahun 2023 dan 2024, sebelum seluruh Anggota Badan Anggaran DPR RI domisioner pada Oktober 2024,” tegas dia.
Pihaknya berpandangan, Pemerintah adalah kawan strategis, kewajibannya tegak lurus pada pencapaian APBN sehat, memberikan manfaat bagi perbaikan kesejahteraan rakyat. Kewajiban pihaknya meletakkan kamera panoptikon atas pelaksanaan APBN. Sepemahaman pihaknya, komitmen itu sama-sama telah dibuktikan selama ini.
“Kami berharap Pemerintah terus menjaga komitmen itu. Semua itu demi menjaga agar pelaksanaan APBN 2024 tidak tergelincir pada kepentingan politik elektoral. Jika hal itu terjadi, pertaruhannya sangat besar, bisa terkandung risiko fiskal tidak sehat, manfaat APBN untuk kesejahteraan rakyat bisa turun, kemampuan resiliensi dalam menghadapi dinamika global dan domestik juga makin melemah. Semoga hal ini tidak terjadi,” harap Said.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
