CIREBON, iNewsCirebon.id - Aksi nekat penggerudukan kantor Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) oleh sejumlah orang yang mengklaim diri sebagai Pengurus PB PGRI periode 2023-2028, menuai kecaman dari hampir seluruh pengurus provinsi dan daerah PGRI se Indonesia.
Kecaman dan keprihatinan juga datang dari Pengurus PGRI Kota Cirebon, Jawa Barat.
Melalui Sekretaris PGRI Kota Cirebon, Eka Novianto, aksi tersebut sangat memalukan dan merusak organisasi. Karenanya pihaknya merasa perlu jika PGRI Kota Cirebon hingga kini solid mendukung kepemimpinan Unifah Rosyidi sebagai Ketua Umum PB PGRI.
"Kami masih mengakui kepemimpinan saudari Unifah Rosyidi hingga Kongres atau pergantian Ketua Umum PB PGRI pada bulan Maret 2024 mendatang," tegas Eka di Sekretariat PGRI setempat, Jumat (17/11/2023)
Eka menyebutkan, KLB Surabaya pada pemilihan Ketua Umum tidak memenuhi kuorum dan jelas-jelas telah melanggar AD/ART PGRI.
Menurutnya, pada KLB Gresik yang disebutnya KLB abal-abal tersebut, jumlah pesertanya tidak memenuhi kuorum. Sebab saat itu hanya dihadiri 3 provinsi saja.
Sedangkan 31 provinsi lainnya, lanjut Eka, tetap solid mendukung Profesor Unifah Rosyidi sebagai Ketua Umum PB PGRI.
Kemudian, undangan untuk KLB juga, dikeluarkannya bukan oleh Ketua Umum. Tapi oleh Ketua dan Sekjen, yang notabenenya orang-orang itu selama ini bermasalah di PGRI.
"Di AD/ART itu sudah jelas, ketika anggota PGRI yang terlibat atau ikut serta dalam kontestasi politik dan menjadi anggota partai politik harus mengundurkan diri. Sekjennya nyalonin DPR RI di wilayah Nusa Tenggara, dia tidak mengundurkan diri, cuma minta cuti. Justru menandatangani surat untuk KLB, dan itu jelas melanggar AD/ART," sambungnya.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
