Pemkab Cirebon Perkuat Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual, Instansi Diminta Sediakan Kanal Aduan

Riant Subekti
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani. Foto : Riant Subekti

CIREBON, iNewsCirebon.id– Upaya menciptakan lingkungan kerja dan ruang publik yang aman dari kekerasan seksual terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Cirebon. Salah satu langkah yang didorong yakni meminta setiap instansi menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau, aman, serta menjamin kerahasiaan korban.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja dan Ruang Publik Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Jumat (20/11/2026).

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, menuturkan upaya pencegahan kekerasan seksual membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, mengingat potensi terjadinya kekerasan seksual dapat ditemukan di berbagai ruang aktivitas masyarakat.

Mulai dari lingkungan perkantoran, sekolah, fasilitas pelayanan publik, transportasi umum hingga ruang publik lainnya, seluruhnya perlu menjadi perhatian bersama.

Indra menjelaskan, kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan fisik. Pelecehan melalui ucapan, tindakan nonfisik, intimidasi, penyalahgunaan kekuasaan maupun kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik juga merupakan bentuk tindakan yang harus diwaspadai.

“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pencegahan dan penanganannya memerlukan kolaborasi seluruh elemen,” ujarnya.

Ia menegaskan, lingkungan kerja harus dibangun dengan prinsip saling menghormati, tanpa adanya pelecehan maupun penyalahgunaan kewenangan. Hal serupa juga berlaku di ruang publik agar setiap orang dapat beraktivitas tanpa rasa takut.

“Tempat kerja harus menjadi tempat yang aman, bebas dari pelecehan dan penyalahgunaan kewenangan. Begitu juga ruang publik wajib memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan, anak, serta seluruh masyarakat,” ucapnya.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban, Kabupaten Cirebon juga telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Unit tersebut menyediakan layanan pengaduan, pendampingan serta membantu menghubungkan korban dengan layanan lanjutan sesuai kebutuhan.

Selain mengoptimalkan layanan korban, DPPKBP3A turut mendorong instansi menerapkan langkah pencegahan melalui edukasi, penguatan perlindungan dan kolaborasi antarlembaga.

Edukasi diharapkan mampu membangun kesadaran serta budaya kerja yang menghormati hak setiap individu. Sementara mekanisme pelaporan perlu dirancang agar korban maupun pihak yang mengetahui kejadian dapat menyampaikan laporan tanpa khawatir terhadap keamanan dan kerahasiaan identitas.

Sinergi juga dinilai penting dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat serta berbagai elemen lainnya, sehingga penanganan dan pemulihan korban dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Sosialisasi tersebut diikuti perwakilan perangkat daerah, BKPSDM, lembaga masyarakat, kalangan dunia usaha dan insan media. Materi disampaikan oleh narasumber dari Women’s Crisis Center (WCC) Mawar Balqis serta Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DPPKBP3A Kabupaten Cirebon.

DPPKBP3A berharap kegiatan ini dapat menjadi pijakan bagi masing-masing instansi untuk menerapkan kebijakan dan langkah konkret dalam mencegah kekerasan seksual, sehingga tercipta lingkungan kerja dan ruang publik yang lebih aman, inklusif serta bebas dari segala bentuk pelecehan.

Editor : Rebecca

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network