Dokter Terawan Hadiri Pertemuan PDSI dan Wantimpres, Ternyata Ini yang Dibahas

JAKARTA, iNews.id - Ada hal menarik dalam audiensi antara Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agung Laksono dengan anggota Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) yang diketuai Brigjen TNI (Purn) dr Jajang Edi Priyatno. Pertemuan yang dilaksanakan di kediaman pribadi Agung Laksono ternyata dihadiri pula oleh Letjen TNI (Purn) dr Terawan Agus Putranto.

Dikutip dari laman resmi Wantimpres, Minggu (15/5/2022), dalam pertemuan tersebut hadir Wakil Ketua PDSI, dr Deby Susanti Pada Vinski dan mantan Menteri Kesehatan, Letjen TNI (Purn) dr Terawan Agus Putranto.

Baca Juga

Deklarasi PDSI, Begini Kata Ketua IDI Kota Cirebon

Dalam pertemuan itu, PDSI menyampaikan kini telah memiliki kekuatan hukum berdasarkan izin yang telah diberikan oleh Kemenkumham pada April 2022 dan memiliki beberapa perhatian pada isu-isu kesehatan, khususnya profesi kedokteran. 

Sementara itu, beberapa hal yang disampaikan antara lain perlunya revisi terhadap UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Reformasi kesehatan dengan revisi aturan hukum tersebut antara lain mencakup tentang reformasi pendidikan kedokteran, mekanisme dokter Indonesia lulusan luar negeri, dan praktik dokter yang berstatus warga negara asing di Indonesia. 

Baca Juga

PDSI Sah Jadi Organisasi Resmi Dipimpin Anak Buah Dokter Terawan, Ini Misi dan Susunan Pengurusnya

PDSI menyampaikan saat ini perlu diadakan peninjauan ulang tentang mekanisme pendidikan kedokteran serta profesi dan izin praktik dokter guna memberikan kesempatan pemerataan layanan kesehatan yang lebih berkualitas.

Merespons hal itu, Agung Laksono menyambut positif terhadap rencana-rencana baik PDSI serta mendukung reformasi dunia kesehatan. Termasuk di antaranya meninjau kembali UU Nomor 29 Tahun 2004 dan UU Nomor 20 Tahun 2013. 

“Untuk kebaikan Indonesia, mungkin perlu ada peninjauan kembali terhadap UU tersebut dan PDSI dapat beraudiensi atau berkonsultasi dengan DPR,” kata Agung.

Editor : Miftahudin