Balaikota Cirebon Digruduk Mahasiswa, PMII Soroti APBD hingga Tolak Geothermal Ciremai

CIREBON, iNewsCirebon.id– Gedung Balai Kota Cirebon menjadi sorotan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon yang menyuarakan sejumlah persoalan strategis daerah, mulai dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tingginya belanja pegawai, pemerataan pembangunan, hingga kualitas pelayanan publik. Mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap rencana proyek panas bumi atau geothermal di kawasan Gunung Ciremai.

Dalam kajiannya, PMII menilai kebijakan anggaran Pemerintah Kota Cirebon perlu dievaluasi agar lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Mereka menegaskan, penyerapan anggaran tidak boleh hanya sebatas memenuhi target administratif, tetapi harus menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

Baca Juga

Api Lilin dan Tabur Bunga Iringi Aksi Damai Mahasiswa & Ojol Depan Polres Cirebon Kota

Berdasarkan data APBD 2026 yang menjadi bahan kajian PMII, pendapatan daerah Kota Cirebon tercatat sekitar Rp1,49 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,48 triliun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp745,25 miliar, dengan belanja pegawai mencapai sekitar Rp759,07 miliar.

Besarnya belanja pegawai yang melampaui PAD menjadi salah satu persoalan yang disoroti mahasiswa. PMII juga menyinggung alokasi gaji dan tunjangan anggota DPRD yang disebut mencapai Rp36,49 miliar.

PMII mendesak pemerintah daerah mengevaluasi komposisi belanja aparatur agar ruang fiskal dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Baca Juga

Upaya Cegah TPPO, Imigrasi Cirebon Berikan Sosialisasi pada Mahasiswa

Selain persoalan anggaran, mahasiswa menilai pemerataan pembangunan di Kota Cirebon masih perlu mendapat perhatian serius. Sejumlah isu yang disoroti meliputi pengelolaan sampah di TPA Kopi Luhur, penataan kawasan pusat kota, serta kondisi infrastruktur jalan di sejumlah titik, termasuk Jalan Wahidin dan kawasan Harjamukti, Desa Kalijaga.

PMII juga menyoroti pengembangan pariwisata, kinerja perusahaan daerah, akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam kajiannya, PMII mencatat angka kemiskinan Kota Cirebon pada 2025 mencapai 28,12 ribu jiwa atau 8,66 persen. Kondisi tersebut dinilai harus menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.

Baca Juga

Ricuh!! Demo Kawal Putusan MK di DPRD Kota Cirebon, Masa Saling Dorong dengan Aparat Kepolisian

Mahasiswa turut mempertanyakan implementasi visi dan misi Wali Kota Cirebon Effendi Edo bersama Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati. Mereka berharap janji mewujudkan Kota Cirebon yang sejahtera, tertata, aspiratif, religius, aman, dan berkelanjutan pada 2029 dapat diwujudkan melalui program konkret yang manfaatnya dirasakan masyarakat.

PMII Tegas Tolak Geothermal Gunung Ciremai

Tak hanya menyoroti persoalan di tingkat kota, PMII Cirebon juga menyatakan penolakan terhadap rencana proyek geothermal di kawasan Gunung Ciremai.

Baca Juga

OJK Cirebon Dorong Peningkatan Literasi Keuangan di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa

Mahasiswa menilai kawasan Gunung Ciremai memiliki fungsi penting sebagai daerah tangkapan air yang menopang keberadaan mata air dan kebutuhan masyarakat di wilayah Cirebon, Kuningan, hingga Majalengka.

Menurut PMII, rencana pembukaan lahan, pembangunan jalan akses, dan pengeboran untuk proyek panas bumi perlu dikaji secara menyeluruh karena berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan ketat.

PMII menegaskan, pengembangan energi harus tetap memperhatikan perlindungan sumber air, keselamatan masyarakat, dan kelestarian ekosistem. Karena itu, setiap keputusan terkait proyek tersebut harus didasarkan pada kajian lingkungan dan data teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga

Puncak Dies natalis ke 63 UGJ Cirebon, Ustd Wijayanto : Cetak Lulusan Berkualitas dan Berkarakter

Sampaikan Lima Tuntutan

Atas sejumlah persoalan tersebut, PMII Cirebon menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Kota Cirebon.

Pertama, mengevaluasi APBD agar lebih berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, mengevaluasi belanja pegawai secara terukur sesuai ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan pelayanan publik.Ketiga, menetapkan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam bidang infrastruktur, pariwisata, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pelayanan publik.

Keempat, mengkaji ulang rencana penjaminan atau penggunaan kapasitas fiskal daerah yang disebut melibatkan pihak swasta, dengan mempertimbangkan aspek hukum, risiko keuangan, transparansi, serta dampaknya terhadap APBD.

Kelima, menolak proyek geothermal Gunung Ciremai dan memprioritaskan perlindungan sumber air serta kelestarian lingkungan.

PMII Cirebon menegaskan, pengelolaan anggaran dan pembangunan daerah harus mengedepankan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Mahasiswa berharap Pemerintah Kota Cirebon menindaklanjuti berbagai catatan tersebut melalui evaluasi kebijakan secara menyeluruh. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Editor: Rebecca