Kemenkes Minta Masyarakat Hapus Aplikasi eHAC, Ini Penyebabnya

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Kesehatan menyikapi permasalahan dugaan kebocoran data eHAC dengan meminta masyarakat menghapus aplikasi eHAC.

"Pemerintah meminta kepada semua masyarakat untuk menghapus, menghilangkan, dan men-delete atau meng-uninstall aplikasi eHAC yang lama," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes dr Anas Ma’ruf MKM dalam webinar belum lama ini.

Baca Juga

Forum PHNI Kabupaten Cirebon Temui Menteri Kesehatan, Ini yang Dibahas

Anas meminta seluruh masyarakat untuk men-download aplikasi PeduliLindungi dan memanfaatkan fitur eHAC untuk perjalanan yang merupakan bagian terintegrasi di dalam aplikasi PeduliLindungi. Sebab, seluruh sistem pengendalian Covid-19 kini dipusatkan ke data nasional di PeduliLindungi.

Tapi, apakah meng-uninstall eHAC lama menuntaskan masalah? Apakah ada upaya lain yang bisa dilakukan masyarakat agar data mereka benar-benar tidak jatuh ke pihak yang salah?

Pendiri Drone Emprit  Ismail Fahmi menerangkan bahwa menghapus eHAC lama memang bisa memblok semua data yang ada di eHAC.

Baca Juga

9 Merk Pembalut yang Aman Menurut Kemenkes, Kesehatan Organ Kewanitaan Tetap Terjaga

"Semua data harus dihapus terkait dengan eHAC tersebut," katanya, Selasa (31/8/2021).

Namun, menurut Fahmi upaya yang harus dilakukan masyarakat tidak cukup menghapus aplikasi. Masyarakat harus memaksa pemerintah untuk transparan soal data mereka di platform yang disediakan pemerintah.

"Masyarakat sekarang ini belum bisa tenang, terlebih melihat bagaimana sebelumnya berkali-kali kebocoran data, terakhir BPJS Kesehatan, dan ini malah sangat telanjang dengan ditaruh di Cloud, tanpa password, ini bagaimana kemampuan pemerintah dalam menjaga data pribadi," ujar Fahmi.

Baca Juga

26 Vial Fomepizole Dibagikan ke RS Pasien Gagal Ginjal Akut

Ismail Fahmi mengajak masyarakat untuk menuntut lebih ke pemerintah terkait server dari aplikasi PeduliLindungi itu. Siapa yang mengelola, siapa yang tanggung jawab, ada atau tidak selain pemerintah yang punya akses itu.

"Jangan-jangan dimanfaatin lagi datanya karena banyak sekali datanya. Pemerintah harus transparan, selama ini enggak jelas, kita harus ragu," ujar Fahmi.

Editor : Miftahudin