5 Anggotanya Terdaftar Bansos DTKS, Ini Komentar Ketua DPRD

KABUPATEN CIREBON, iNews.id - Adanya 5 anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang disinyalir masuk dalam Bansos Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sangat disayangkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Moh Lutfi.

Lutfi mengatakan adanya 5 anggota DPRD yang disinyalir tercatat di DTS menjadi evaluasi dari Pemerintah Daerah, untuk memperbaiki data di Kabupaten Cirebon.

"Tentu kami sangat menyangkan situasi seperti ini bisa terjadi, dan kami akan ngobrol bareng Bupati terkait prioritas kegiatan verifikasi," ujar Lutfi, Kamis (25/11/2021).

Politisi PKB ini juga mengatakan, verifikasi dan validasi data perlu segera dilakukan dan dipastikan semua DTKS benar-benar data riil sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kementrian RI. Lutfi juga berharap Puskesos juga lebih teliti lagi dalam memverifikasi data-data DTKS.

Ketika ditanya soal sanksi bilamana adanya anggota dewan yang masuk dalam DTKS menerima bansos, Luthfi menjelaskan terkait persoalam ini masih rumor. Oleh karena itu, pihaknya ingin memastikan dulu soal kebenarannya dengan para pihak yang punya kewenangan tentang penyusunan data.

"Kami akan mendalami teman-teman yang namanya tercatat dalam DTKS, mungkin namanya sama tapi orangnya beda. Kita bakalan evaluasi NIK-nya dulu. Kemudian yang ingin kita pelajari lebih dalam lagi, bagaimana proses itu bisa masuk,” ujar Luthfi.

Dalam evaluasi ini, dirinya berharap bisa menjadi pelajaran untuk 5 nama anggota DPRD yang masuk dalam DTKS.

“Tapi saya masih belum terlalu yakin bahwa data ini benar, kita evaluasi dan verifikasi dulu dengan Dinsos. Otomatis kalau ditarik, ini menjadi catatan penting, kami bersama Bupati untuk memprioritaskan perbaikan data ini,” ucap Luthfi.

Menindaklanjuti soal adanya 5 nama anggota DPRD yang masuk dalam DTKS, pihaknya akan melakukan rapat bersama para pihak terkait.

“Adanya 5 anggota dewan yang masuk dalam DTKS ini bukan soal pantas tidak pantas, ini sudah melukai hati publik karena yang seharusnya masuk ke DTKS untuk warga yang berhak menerima,” pungkas Luthfi.

Editor : Miftahudin