Dalam pelaksanaannya, FKB ingin mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog dan koordinasi dengan pihak terkait. Dengan demikian, perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pelaku usaha dapat dikelola tanpa berkembang menjadi konflik horizontal.
Pembentukan forum ini sekaligus menjadi upaya untuk mencegah warga bergerak sendiri-sendiri ketika menghadapi persoalan yang menyangkut kepentingan bersama.
Mendorong Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Aturan
FKB berharap, keberadaan organisasi tersebut dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi persoalan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan jalan dan aktivitas pembangunan di wilayah Desa Klayan.
Namun, pengawasan yang dilakukan tetap harus berada dalam koridor hukum dan tidak melampaui kewenangan pemerintah desa maupun instansi teknis terkait.
Melalui forum tersebut, warga diharapkan memiliki saluran komunikasi yang lebih terorganisasi untuk menyampaikan keluhan, mengidentifikasi potensi persoalan, dan mendorong penyelesaian secara proporsional.
Muadi berharap, deklarasi FKB menjadi awal dari upaya membangun hubungan yang lebih baik antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.
"Kami ingin kepentingan masyarakat tetap terlindungi, sementara pelaku usaha juga bisa menjalankan kegiatannya dengan baik. Prinsipnya, semua pihak harus menghormati aturan agar tidak ada yang merasa dirugikan," ujarnya.
Dengan terbentuknya Forum Klayan Bersatu, masyarakat berharap pembangunan dan kegiatan ekonomi di Desa Klayan dapat berjalan beriringan dengan ketertiban lingkungan, kepastian aturan, dan perlindungan terhadap kepentingan warga.
Editor : Rebecca
Artikel Terkait
