CIREBON, iNewsCirebon.id– Jumlah warga yang mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon mencapai 395 orang. Menyusul kejadian tersebut, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkait telah dicopot dari jabatannya.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Cirebon, Yulian Septa Pratama, pada Jumat 23 OKtober 2026 mengatakan, penanganan korban menjadi prioritas. Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pihak SPPG juga memastikan biaya pengobatan pasien ditanggung hingga mereka diperbolehkan pulang.
Berdasarkan data terbaru, pasien masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Sebanyak sembilan orang dirawat di RS Ciremai, 42 orang di RS Putra Bahagia, dan 16 orang di RSD Gunung Jati. Sementara itu, pasien lainnya mendapatkan perawatan di rumah sakit berbeda. Sebagian korban telah diperbolehkan pulang setelah kondisi kesehatannya membaik.
Yulian menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi keluarga siswa yang terdampak. Ia juga mengimbau warga yang masih mengalami keluhan setelah mengonsumsi MBG agar segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat.
Di sisi lain, BGN telah menghentikan sementara operasional SPPG terkait sampai batas waktu yang belum ditentukan. Tim Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dapur, manajemen, serta tata kelola pengolahan makanan.
Sampel nasi, tempe, sayuran, dan air telah diambil untuk menjalani pengujian laboratorium. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan penutupan permanen SPPG.
Pengadaan Telur Puyuh Jadi Temuan
Dalam proses pemeriksaan, KPPG menyoroti pengadaan telur puyuh dari vendor yang telah melalui proses pemasakan awal sebelum diolah kembali di dapur SPPG.
Menurut Yulian, praktik tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang mengatur pengolahan bahan makanan di dapur SPPG. Kepala SPPG yang bersangkutan disebut telah mengakui adanya pembelian telur puyuh dari pihak luar.
Meski demikian, Yulian menegaskan bahwa temuan tersebut belum dapat dipastikan sebagai penyebab gangguan kesehatan yang dialami ratusan warga. Kepastian mengenai sumber kontaminasi masih menunggu hasil uji laboratorium dan investigasi lebih lanjut.
Pemeriksaan laboratorium diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua minggu, meskipun hasilnya dapat keluar lebih cepat apabila pengujian selesai lebih awal.
BGN menyatakan keputusan mengenai sanksi lanjutan terhadap SPPG akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan investigasi. Sementara itu, penanganan medis serta pembiayaan pengobatan para korban tetap menjadi perhatian utama.
Editor : Rebecca
Artikel Terkait
