JAKARTA, iNewsCirebon.id — Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah pembenahan ini difokuskan pada dua agenda utama, yakni menyisir ulang validitas data 63 juta penerima manfaat serta merumuskan skema insentif yang lebih adil bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari menegaskan bahwa pembersihan dan pembaruan data menjadi langkah awal yang krusial agar penyaluran bantuan makanan bergizi ini benar-benar tepat sasaran.
"Yang pertama kami perbaiki: 63 juta itu beneran tidak sih? Berapa jumlah yang benar dan berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah mana serta anak-anak mana yang memang harus didahulukan. Itu yang menjadi tugas kami sekarang," tegas Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Skema Insentif SPPG Akan Dibuat Lebih Adil
Selain persoalan data, BGN juga menyoroti sistem pemberian insentif bagi SPPG yang selama ini dinilai kurang proporsional karena disamaratakan. Padahal, beban kerja, kapasitas layanan, serta radius wilayah operasional setiap SPPG di lapangan sangat bervariasi.
Agustina mencontohkan, ada SPPG yang hanya melayani sekitar 1.000 penerima dengan jarak dekat, sementara SPPG lain harus menjangkau area yang jauh lebih luas dengan jumlah sasaran yang lebih banyak.
"Nggak fair kalau SPPG yang jangkauannya cuma 200 meter dan melayani 1.000 orang, insentifnya disamakan dengan yang melayani area 400 sampai 500 meter dengan performa lebih bagus—misalnya sama-sama disamaratakan Rp6 juta. Skema-skema seperti ini yang akan kami perbaiki agar lebih adil," terangnya.
Dorong Digitalisasi Demi Transparansi Anggaran
Guna meminimalisasi potensi penyimpangan dan mempermudah pengawasan anggaran, BGN berencana mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem pertanggungjawaban program. Langkah digitalisasi ini diambil agar tata kelola program MBG tidak lagi bergantung sepenuhnya pada figur individu kepala SPPG.
Menurut Agustina, transformasi digital akan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus akuntabilitas pengelolaan program nasional ini ke depan.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
