Namun demikian, Heru kembali menekankan bahwa perubahan yang paling dibutuhkan bukan terletak pada masuk atau tidaknya unsur sipil ke dalam tubuh Polri, melainkan pada lahirnya kebijakan dan produk pelayanan yang semakin humanis, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjawab harapan masyarakat.
Ia optimistis Polri memiliki kapasitas untuk menjalankan tata kelola administrasi publik secara profesional. Oleh karena itu, fokus reformasi seharusnya diarahkan pada penguatan kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
"Harapan terbesar masyarakat adalah hadirnya polisi masyarakat, polisi rakyat yang benar-benar bekerja untuk kepentingan publik. Tugas, tanggung jawab, dan visi besar Polri harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat," pungkas Heru.
Editor : Rebecca
Artikel Terkait
