Menanti Kepastian Status: Ribuan PPPK Paruh Waktu Cirebon Menjerit Gaji Rp300 Ribu Per Bulan

Penghasilan Minim, Beban Keluarga Tetap Berjalan

Sumanta menjelaskan, sejumlah pegawai harus memenuhi kebutuhan tiga hingga empat anggota keluarga dengan penghasilan yang terbatas. Situasi tersebut tidak hanya berdampak terhadap kondisi ekonomi, tetapi juga dikhawatirkan memengaruhi konsentrasi pegawai ketika menjalankan tugas pelayanan publik.

Ia menilai kesejahteraan pegawai perlu menjadi perhatian pemerintah agar mereka dapat bekerja secara optimal. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kinerja.

Selain persoalan gaji, Aliansi PPPK Paruh Waktu juga menyoroti ketimpangan antara kewajiban pekerjaan dan hak yang diterima. Para pegawai tetap menjalankan administrasi kedinasan, termasuk mengisi laporan kerja harian serta melakukan presensi melalui aplikasi Pemerintah Kota Cirebon.

Laporan tersebut juga berkaitan dengan pemantauan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Editor: Rebecca