Elektabilitas Tembus 35 Persen, KDM Didesak Buktikan Keberanian Lawan Korupsi

Baca Juga

Siapa Bisa Tangkap TH? KDM Janjikan Bakal Terima Hadiah Rp250 Juta Cash Keras

Ia bahkan menilai, apabila KDM tidak menunjukkan keberanian dalam persoalan tersebut, maka elektabilitas tinggi yang melekat pada dirinya patut dipertanyakan dari sisi tanggung jawab moral dan politik.

"Kalau bicara elektabilitas 35 persen sebagai calon presiden 2029, tentu ada tanggung jawab moral, politik dan etika. Jangan sampai elektabilitas hanya menjadi angka, tetapi ketika berhadapan dengan persoalan korupsi justru tidak ada sikap," ujar Heru.

Bukan Sekadar Menangkap Rakyat Kecil

Heru juga mengkritisi kecenderungan penanganan persoalan hukum yang menurutnya lebih sering terlihat menyentuh masyarakat kecil.

Baca Juga

Banjir Berulang di Cirebon, Gubernur Jabar Lakukan Sidak Mendadak

Ia mencontohkan masyarakat yang terjerat kasus pencurian, peredaran obat terlarang hingga kejahatan jalanan.

Menurut Heru, penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran memang penting. Namun, persoalan korupsi tidak boleh ditempatkan sebagai persoalan yang lebih kecil.

Sebab, korupsi yang dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan anggaran publik dapat memberikan dampak jauh lebih luas terhadap kehidupan masyarakat.

Baca Juga

KDM Datangi Guru yang Tampar Murid di Subang, Ingatkan Pentingnya Pendisiplinan Tanpa Kekerasan

"Jangan hanya masyarakat kecil yang dipertontonkan ketika berhadapan dengan hukum. Kalau memang ingin menunjukkan keberanian, maka koruptor kelas kakap juga harus menjadi perhatian," katanya.

Heru berpandangan, keberanian seorang pemimpin tidak hanya dapat diukur dari kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari atau aksi yang kemudian viral di media sosial.

Menurut dia, keberanian justru diuji ketika seorang pemimpin berhadapan dengan persoalan besar yang berpotensi bersinggungan dengan kepentingan politik maupun kekuasaan.

KDM Diminta Buktikan Komitmen

Heru menegaskan, dirinya tidak sedang meminta KDM melakukan tindakan di luar kewenangannya sebagai gubernur.

Namun, menurut dia, seorang kepala daerah tetap dapat menunjukkan sikap politik dan moral yang jelas terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Terlebih, isu pemberantasan korupsi saat ini menurut Heru tidak hanya berkaitan dengan pelaku, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Karena itu, ia meminta KDM menunjukkan komitmen secara nyata dan terbuka.

"Ini bukan sekadar permintaan kecil dari saya. Ini sudah menjadi isu yang berkembang di masyarakat. Saya ingin melihat apakah Kang Dedi memiliki keberanian, integritas dan komitmen untuk ikut mendorong pemberantasan korupsi secara serius," ujar Heru.

Heru juga mengingatkan agar berbagai aktivitas KDM yang selama ini mendapat perhatian besar masyarakat tidak berhenti pada popularitas maupun pencitraan politik.

Menurutnya, kerja-kerja yang viral di media sosial harus diikuti dengan keberanian mengambil sikap terhadap persoalan yang lebih besar.

"Jangan sampai kerja-kerja yang selama ini viral justru hanya dipersepsikan sebagai pencitraan. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat juga diwujudkan dalam keberanian melawan korupsi," tegasnya.

Editor : Rebecca