Wacana Jabatan Sipil di Polri, Ini Kata Pengamat

CIREBON, iNewsCirebon.id– Wacana reformasi Polri kembali menjadi sorotan publik. Pengamat politik nasional sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Heru Subagia, menilai reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia harus diarahkan pada penguatan profesionalisme serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Heru dalam keterangannya pada Senin (8/6/2026). Menurutnya, kebutuhan mendesak saat ini bukanlah membuka ruang lebih besar bagi masyarakat sipil untuk masuk ke dalam struktur birokrasi Polri, melainkan memastikan institusi kepolisian semakin dekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat.

"Reformasi Polri harus dititikberatkan pada bagaimana Polri mencirikan dirinya sebagai pelayan masyarakat. Polisi adalah bagian dari masyarakat itu sendiri, bukan entitas yang terpisah," ujar Heru.

Ia menjelaskan, Polri sebagai penegak hukum harus mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara konsisten, baik terhadap masyarakat maupun terhadap institusi dan personelnya sendiri. Menurutnya, tidak boleh ada dualisme antara pihak yang menegakkan hukum dan pihak yang kebal terhadap hukum.

"Polri harus menjadi institusi yang mampu menegakkan, mencegah, menindaklanjuti, dan mengeksekusi penegakan hukum secara adil. Kepastian hukum yang dijalankan harus mengikat semua pihak tanpa pengecualian," katanya.

Heru menegaskan bahwa reformasi yang dibutuhkan saat ini adalah reformasi substansial yang mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Terkait usulan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengenai peluang Aparatur Sipil Negara (ASN) menduduki jabatan di lingkungan Polri, Heru menilai gagasan tersebut bukan merupakan kebutuhan mendesak yang harus menjadi fokus utama reformasi kepolisian.

Menurutnya, sistem birokrasi dan administrasi di tubuh Polri saat ini sudah memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan tugas secara profesional.

"Saya tidak melihat ada urgensi yang mengharuskan masyarakat sipil masuk ke dalam birokrasi Polri, terlebih untuk posisi yang bersifat strategis dan teknis. Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana Polri semakin profesional dan semakin dekat dengan masyarakat," ungkapnya.

Meski demikian, Heru mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang merespons positif usulan tersebut. Menurutnya, respons Kapolri menunjukkan keterbukaan institusi Polri terhadap berbagai masukan dan dinamika yang berkembang di ruang publik.

"Respons positif Kapolri menunjukkan bahwa Polri tidak alergi terhadap kritik, masukan, maupun aspirasi masyarakat. Ini menjadi sinyal baik bahwa institusi kepolisian terbuka terhadap perubahan," ujarnya.

Namun demikian, Heru kembali menekankan bahwa perubahan yang paling dibutuhkan bukan terletak pada masuk atau tidaknya unsur sipil ke dalam tubuh Polri, melainkan pada lahirnya kebijakan dan produk pelayanan yang semakin humanis, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjawab harapan masyarakat.

Ia optimistis Polri memiliki kapasitas untuk menjalankan tata kelola administrasi publik secara profesional. Oleh karena itu, fokus reformasi seharusnya diarahkan pada penguatan kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

"Harapan terbesar masyarakat adalah hadirnya polisi masyarakat, polisi rakyat yang benar-benar bekerja untuk kepentingan publik. Tugas, tanggung jawab, dan visi besar Polri harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat," pungkas Heru.

Editor : Rebecca