DJP Berlakukan Penghapusan Sanksi Administratif Terkait Implementasi Coretax

JAKARTA, iNewsCirebon.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 67/PJ/2025 pada 27 Februari 2025 yang mengatur kebijakan penghapusan sanksi administratif. Kebijakan ini diberikan atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai bagian dari implementasi sistem Coretax DJP.

Baca Juga

Pemerintah Catat Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Capai Rp33,39 Triliun hingga Januari 2025

Dalam keputusan tersebut, wajib pajak diberikan penghapusan sanksi administratif untuk sejumlah jenis pajak, di antaranya:

1. Keterlambatan Pembayaran dan/atau Penyetoran Pajak

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26 untuk Masa Pajak Januari 2025 yang dibayarkan setelah jatuh tempo hingga 28 Februari 2025.

Baca Juga

Perbaikan Layanan Coretax DJP Terus Berlanjut, Puluhan Ribu Faktur Pajak Berhasil Diterbitkan

PPh Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak tanah/bangunan untuk Masa Pajak Desember 2024 dan Februari 2025 dengan tenggat pelunasan tertentu.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk Masa Pajak Januari 2025 yang dibayarkan setelah jatuh tempo hingga 10 Maret 2025.

Bea Meterai yang dipungut untuk Masa Pajak Desember 2024 dan Januari 2025 dengan tenggat waktu pelunasan tertentu.

Baca Juga

Kinerja APBN di Jawa Barat Tetap Terjaga Positif

2. Keterlambatan Pelaporan atau Penyampaian SPT

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta SPT Masa Unifikasi untuk Masa Pajak Januari hingga Maret 2025 dengan tenggat penyampaian tertentu.

Baca Juga

DJP Mencatat Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Meningkat

Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak tanah/bangunan dan usaha dengan peredaran bruto tertentu untuk Masa Pajak Desember 2024 hingga Maret 2025.

SPT Masa PPN dan SPT Masa Bea Meterai untuk Masa Pajak Desember 2024 hingga Maret 2025 dengan tenggat penyampaian yang telah ditetapkan.

Baca Juga

Penerimaan Pajak Wilayah Kanwil DJP Jabar II Pada Tahun 2023 Lampaui Target Sebesar 102,07 Persen

Penghapusan sanksi administratif ini dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika STP telah diterbitkan sebelum keputusan ini berlaku, DJP akan melakukan penghapusan sanksi secara jabatan.

Dengan kebijakan ini, DJP berharap wajib pajak mendapatkan kepastian hukum dalam menyesuaikan diri dengan implementasi Coretax DJP.

Editor : Miftahudin