Pedagang Justru Tidak Menyalahkan Masyarakat
Menariknya, kata Heru, para pedagang bendera justru tidak menyalahkan masyarakat karena sepinya penjualan.
Mereka memahami bahwa masyarakat sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi.
“Pedagang bendera yang saya temui justru memahami kondisi masyarakat. Mereka tidak serta-merta mengatakan masyarakat tidak nasionalis hanya karena tidak membeli bendera,” katanya.
Menurut dia, fenomena tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, terutama ketika masyarakat merasakan tekanan ekonomi secara langsung.
Ada Fenomena Perlawanan Sunyi
Heru juga melihat fenomena berbeda di kalangan masyarakat menengah dan atas. Menurutnya, terdapat sebagian masyarakat yang sebenarnya mampu membeli bendera, tetapi memilih tidak memasangnya di rumah, kantor maupun tempat usaha.
Fenomena tersebut, menurut Heru, perlu dibaca lebih jauh dan tidak sekadar dianggap sebagai bentuk kemalasan.
“Bisa jadi ada perlawanan sunyi. Sebagian masyarakat sedang menunjukkan kekecewaan terhadap tata kelola pemerintahan dan perilaku sebagian pejabat negara,” ungkapnya.
Ia menilai, persoalan korupsi, penegakan hukum serta berbagai kasus yang melibatkan pejabat publik telah memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kasus-kasus korupsi dengan nilai fantastis yang terus muncul di berbagai sektor, menurut Heru, menjadi catatan serius yang dapat memengaruhi psikologis masyarakat.
“Ketika masyarakat melihat korupsi masih terjadi di berbagai level, sementara mereka sendiri menghadapi tekanan ekonomi, muncul rasa kecewa. Jangan sampai kekecewaan itu kemudian diekspresikan melalui sikap apatis terhadap simbol-simbol negara,” jelasnya.
Jangan Sampai Nasionalisme Ikut Tergerus
Heru yang juga ketua Alumni UGM Cirebon raya tersebut menegaskan, bendera merah putih tetap merupakan simbol perjuangan, persatuan dan kemerdekaan bangsa. Karena itu, fenomena menurunnya minat masyarakat mengibarkan bendera harus dilihat secara bijak.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan imbauan agar masyarakat memasang bendera. Pemerintah juga perlu melihat akar persoalannya, termasuk kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan publik.
“Jangan hanya masyarakat yang ditegur karena tidak memasang bendera. Pemerintah juga harus bertanya, mengapa sebagian masyarakat mulai acuh? Apakah ada persoalan ekonomi, kekecewaan atau hilangnya kepercayaan yang harus segera diperbaiki?” katanya.
Heru berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya menjadi seremoni pemasangan bendera, tetapi juga menjadi momentum introspeksi bagi seluruh penyelenggara negara.
“Kalau masyarakat kecil sampai merasa membeli bendera saja berat, sementara masyarakat menengah dan atas mulai enggan mengibarkannya sebagai bentuk kekecewaan, ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Nasionalisme tidak boleh hanya dituntut dari rakyat, tetapi juga harus dijawab dengan pemerintahan yang bersih, adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Editor : Rebecca
Artikel Terkait
