Fitroh menekankan bahwa kehati-hatian menjadi prinsip utama dalam penanganan kasus ini. KPK lebih memilih untuk sedikit memperlambat proses demi memastikan setiap langkah hukum berpijak pada bukti yang tak terbantahkan, sekaligus menjaga hak asasi para pihak yang terlibat. "Jadi lambat sedikit tapi harus pasti, jangan cepat kemudian nanti lepas," tegas Fitroh di Gedung Merah Putih KPK, Senin (22/12).
Meski tidak memberikan tanggal pasti, KPK memastikan bahwa penanganan kasus kuota haji tetap menjadi prioritas. Ketelitian dalam menghitung kerugian negara dipandang sebagai fondasi penting agar saat tersangka diumumkan, proses hukum dapat berjalan kuat hingga ke persidangan tanpa ada celah yang merugikan penegakan hukum itu sendiri.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
