Sebab, Polri bisa diganti pimpinannya, tapi kepercayaan rakyat yang hilang jauh lebih sulit dikembalikan. Namun, saat ini juga Kapolri harus membaca situasi ini secara sosiologis, masyarakat tidak hanya kecewa, bahkan marah pada sebuah insiden pemicu kejadian protes dan demonya komponen masyarakat.
"Tetapi ini sebab akibat akumulasi rasa ketidakadilan, ketimpangan, dan kekecewaan terhadap aparat penegak hukum dan ulah oknum penyelenggara negara. Maka yang dibutuhkan bukan sekadar pengamanan represif, melainkan kepemimpinan yang berani mengambil tanggung jawab moral di hadapan rakyat," tukasnya.
Dalam tradisi kenegarawanan, kata Azmi, keberanian seorang pemimpin diukur bukan hanya dari kemampuannya bertahan, tetapi juga dari kesediaannya mundur bila itu menjadi jalan terbaik untuk memulihkan kepercayaan publik.
Oleh karena itu, menyikapinya, pilihan ada di tangan Presiden dan Kapolri apakah melakukan reset kepemimpinan Kapolri atau menghadirkan strategi baru yang lebih manusiawi, transparan, dan akuntabel.
Kapolri punya pilihan untuk kesediaannya mundur secara sukarela, bila itu menjadi jalan terbaik untuk memulihkan kepercayaan publik.
Oleh karena itu, pilihan ada di tangan Presiden dan Kapolri, harus segera mengambil sikap, apakah melakukan reset kepemimpinan, atau menghadirkan strategi baru yang lebih manusiawi, transparan, dan akuntabel dan berkomunikasi dengan masyarakat.
Yang jelas, Kalau kantor polisi dan markas Brimob saja gagal dijaga, maka yang runtuh bukan hanya tembok institusi, melainkan fondasi keamanan negara. Dan bila fondasi keamanan itu goyah akan berdampak pada kepercayaan rakyat kepada pemerintah akan hilang.
"Inilah titik paling berbahaya, ketika rakyat tidak lagi percaya, negara bukan hanya menghadapi kerusuhan di jalanan, tapi ancaman delegitimasi yang dapat mengguncang keberlangsungan kekuasaan itu sendiri,” pungkasnya.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
