Ketiga elite parpol itu berdalih, penundaan pemilu didasari atas kepentingan nasional atau pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Sebelum ketiga Ketum Parpol, wacana menambah masa jabatan juga pernah dilontarkan Menteri Investasi yang merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Hanya saat itu, Presiden tak 'secuil' pun memberikan respons.
Kini isu penundaan pemilu 2024 menuai perlawanan publik. Mereka menolak dengan dalih usulan tersebut melanggar konstitusi dan UUD 1945, yang mana Presiden dan Wakil Presiden hanya menjabat selama 5 tahun.
Tak hanya komponen masyarakat, penolakan juga datang dari partai-partai politik. Tercatat, beberapa parpol di Senayan menolak usulan itu, antara lain Partai Demokrat dan PKS, Nasdem dan PPP.
Sementara PDI Perjuangan (PDIP), Gerindra, Nasdem belum memberikan pernyataan secara resmi. Namun demikian, dari mulut para petinggi parpol tersebut menyiratkan secara tegas bahwa mereka juga patuh konstitusi dan menolak penundaan pemilu 2024.
Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta
Artikel Terkait
