KOTA CIREBON, iNewsCirebon.id -Forum RW Panjunan mengadakan rapat dengar pendapat bersama Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi, terkait isu stockpile batubara di Pelabuhan Cirebon. Dalam rapat tersebut, Agus Mulyadi mengungkapkan bahwa masyarakat menyampaikan dukungan mereka terhadap keberadaan stockpile batubara di pelabuhan tersebut.
"Pelabuhan Cirebon telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat sekitar," ujarnya pada Senin (2/9/2024).
Namun, Agus menekankan pentingnya membedakan antara dana kompensasi dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). "Kami ingin mengetahui ukuran kompensasi yang diberikan, serta seberapa besar jumlahnya. Sedangkan untuk TJSL, sudah ada aturannya yaitu 2 persen dari laba bersih," tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengusaha bongkar muat batubara harus turut berkontribusi dalam dana kompensasi.
Merujuk pada kesepakatan tahun 2016, pemerintah memang merekomendasikan untuk tidak adanya stockpile. "Stockpile sendiri ada yang terbuka dan tertutup. Yang terbuka perlu diminimalisir dampaknya terhadap lingkungan," jelasnya.
Agus Mulyadi atau yang akrab disapa Gusmul, menyatakan akan ada pertemuan lanjutan antara RW 01 dan sembilan RW lainnya yang mendukung keberadaan stockpile. "Kita harus mencari jalan tengah, jangan ada lagi perdebatan yang tak berujung," ucapnya.
Ketua Forum RW Panjunan, Zaki Mubarak, menyampaikan bahwa pihaknya akan menghadiri audiensi yang direncanakan berlangsung pada Senin depan di Balai Kota Cirebon. Zaki menegaskan bahwa mereka tidak menolak keberadaan stockpile batubara milik PT TJSE.
"Jika memang harus ditutup, kami juga akan menerima, dengan catatan Pelindo juga harus menutup stockpile miliknya, baik yang tertutup maupun terbuka," tegasnya.
Zaki menambahkan, jika stockpile ini tidak diakui, maka batubara dari kapal tongkang harus segera dipindahkan. "Namun, jika batubara sudah disimpan, berapa lama pun itu, tetap saja disebut stockpile," pungkasnya.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
